16 Jan 2018

4 Kebebasan Pers

4 Kebebasan Pers

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) merupakan hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat isu, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan bisa mengetahui beragam peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memberi tahu bermacam-macam info, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Jombang WA 0822 2822 8900 ) mendapatkan, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapat info untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menaruh, mengolah, dan memberi tahu isu dengan menggunakan segala ragam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pemrakarsa teori tanggung jawab sosial ialah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers seharusnya mempersembahkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa cermat, dan tidak berdusta. fakta patut dipersembahkan sebagai fakta, dan anggapan wajib dikemukakan sebagai murni yaitu sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan cara membandingi pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yakni sumber kabar yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyajikan pemberitaan yang benar. sebagai figur disebutkan bahwa pers sepatutnya bisa membedakan secara terang mana yang yakni momen politik, dan mana yang adalah anggapan politisi.

pers patut berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun hubungan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu situasi sulit terhadap khalayak untuk dibahas bersama, sedangkan tak ada hukum undang-undang yang mengharuskan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan menentukan bahwa pers ialah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
pers sepatutnya mempersembahkan gambaran yang khas dari tiap-tiap klasifikasi masyarakat dan pers wajib memahami keadaan seluruh golongan dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers harus kapabel menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers harus senantiasa menyampaikan dan menerangkan tujuan dan poin-poin kemasyarakatan.Anggapan ( More : Ahli Kunci Pamekasan WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tidak berarti pers harus mendramatisir pemberitaannya, tapi berusaha menghubungkan suatu momen dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih karena dianggap bahwa pers yakni instrumen pendidik masyarakat sehingga pers wajib “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan mengkaitkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers harus membuka akses ke bermacam-macam sumber kabar. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan ialah dengan tersebarnya berita akan mempermudah pemerintah mengerjakan tugasnya. Melalui infonya hakekatnya media membantu pemerintah menuntaskan berjenis-jenis masalah yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini adalah kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika terpenting dalam dua hal. merupakan

teori libertarian menganggap akses bebas ke isu akan tercipta dengan sendirinya. Tetapi, jalan masuk itu wajib diupayakan. Masuk itu tidak akan ada kalau khalayak bersikap pasif terhadap kabar terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media ialah urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah mengungkapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau inspirasi yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018