31 Jan 2018

Contoh Kebebasan Pers Di Indonesia

Contoh Kebebasan Pers Di Indonesia

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yakni hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan peraturan yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat berita, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Via kebebasan pers masyarakat akan bisa mengenal beraneka peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyajikan beraneka info, sehingga memperkuat dan menyokong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Sidoarjo WA 0822 2822 8900 ) memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan berita dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan aturan, wartawan memiliki Hak Tolak malahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh info untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mendapatkan, mempunyai, menaruh, mengolah, dan menyajikan isu dengan mengaplikasikan seluruh ragam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pelopor teori tanggung jawab sosial adalah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers mesti menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu jitu, dan tidak berdusta. fakta patut dipersembahkan sebagai fakta, dan anggapan patut dikemukakan sebagai murni yaitu sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan metode memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan kabar dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yaitu sumber berita yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyajikan pemberitaan yang benar. sebagai contoh diceritakan bahwa pers harus dapat membedakan secara jelas mana yang merupakan momen politik, dan mana yang yaitu anggapan politisi.

pers semestinya berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu situasi sulit kepada khalayak untuk dibahas bersama, sedangkan tidak ada peraturan peraturan yang mengharuskan pers mengerjakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan mempertimbangkan bahwa pers merupakan wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan golongan tertentu saja
pers semestinya menyajikan ilustrasi yang khas dari tiap-tiap kelompok masyarakat dan pers seharusnya memahami kondisi seluruh klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers semestinya kapabel menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers sepatutnya selalu menyampaikan dan menjelaskan tujuan dan skor-skor ( More : Ahli Kunci Madiun WA 0822 2822 8900 ) kemasyarakatan.Pendapat bahwa hal Ini tidak berarti pers sepatutnya mendramatisir pemberitaannya, tetapi berusaha menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih karena dianggap bahwa pers yaitu instrumen pendidik masyarakat sehingga pers mesti “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan mengkaitkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers mesti membuka jalan masuk ke berbagai sumber informasi. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yakni dengan tersebarnya informasi akan memudahkan pemerintah mengerjakan tugasnya. Melewati beritanya sebenarnya media membantu pemerintah mengatasi beraneka keadaan sulit yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yaitu kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika khususnya dalam dua hal. yakni

teori libertarian menganggap akses bebas ke informasi akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, akses itu wajib diupayakan. Masuk itu tidak akan ada kalau khalayak bersikap pasif kepada kabar terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yaitu urusan individu, bukan urusan masyarakat, bahkan mengucapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018