27 Jan 2018

Fungsi Kebebasan Pers Di Indonesia

Fungsi Kebebasan Pers Di Indonesia

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) merupakan hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat isu, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan bisa mengetahui beraneka momen, termasuk performa pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk mempersembahkan beragam info, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh, ( baca juga : Ahli Kunci Madura WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan berita dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan peraturan, wartawan mempunyai Hak Tolak malah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, mendapat, mempunyai, menaruh, mengolah, dan menyampaikan kabar dengan memakai segala ragam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggerak teori tanggung jawab sosial ialah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers patut memperkenalkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa cermat, dan tak berdusta. fakta wajib disajikan sebagai fakta, dan pendapat sepatutnya dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan cara memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan kabar dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap merupakan sumber berita yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyampaikan pemberitaan yang benar. sebagai teladan disebutkan bahwa pers semestinya bisa membedakan secara terang mana yang ialah momen politik, dan mana yang ialah pendapat politisi.

pers patut berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu permasalahan terhadap khalayak untuk dibahas bersama, padahal tak ada peraturan regulasi yang mengharuskan pers melaksanakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life contohnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban mempertimbangkan bahwa pers ialah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
pers mesti memberi tahu gambaran yang khas dari tiap golongan masyarakat dan pers wajib memahami keadaan semua kelompok dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers mesti cakap menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers wajib selalu memperkenalkan dan membeberkan tujuan dan skor-skor kemasyarakatan.Pendapat bahwa ( More : Ahli Kunci Sidoarjo WA 0822 2822 8900 ) hal Ini tidak berarti pers semestinya mendramatisir pemberitaannya, tetapi berupaya menghubungkan suatu momen dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang patut diraih karena dianggap bahwa pers adalah instrumen pengajar masyarakat sehingga pers harus “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan mengkaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers semestinya membuka jalan masuk ke bermacam-macam sumber informasi. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yakni dengan tersebarnya isu akan memudahkan pemerintah melaksanakan tugasnya. Melalui beritanya hakekatnya media membantu pemerintah menyelesaikan berjenis-jenis dilema yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini adalah kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika terutama dalam dua hal. adalah

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke info akan tercipta dengan sendirinya. Namun, akses itu patut diupayakan. Akses itu tidak akan ada bila khalayak bersikap pasif kepada isu terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yakni urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah menyatakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018