4 Jan 2018

Fungsi Kebebasan Pers

Fungsi Kebebasan Pers

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) adalah hak yang dikasih oleh konstitusional atau perlindungan peraturan yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat berita, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melewati kebebasan pers masyarakat akan bisa mengenal berjenis-jenis peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memperkenalkan berjenis-jenis kabar, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, mendapatkan, ( baca juga : Ahli Kunci Pacitan WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan info dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak malah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapat kabar untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menerapkan segala variasi saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pencetus teori tanggung jawab sosial yaitu sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers wajib mempersembahkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu jitu, dan tak berdusta. fakta patut dikenalkan sebagai fakta, dan anggapan sepatutnya dikemukakan sebagai murni yakni sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan cara membandingkan pemberitaan dalam pers dengan isu dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap adalah sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyampaikan pemberitaan yang benar. sebagai teladan diceritakan bahwa pers harus dapat membedakan secara jelas mana yang yaitu momen politik, dan mana yang adalah anggapan politisi.

pers patut berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu dilema kepada khalayak untuk dibahas bersama, sedangkan tak ada regulasi undang-undang yang mewajibkan pers melakukan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life misalnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban menentukan bahwa pers ialah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan klasifikasi tertentu saja
pers mesti memperkenalkan ilustrasi yang khas dari tiap klasifikasi masyarakat dan pers wajib memahami keadaan seluruh klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers semestinya mampu menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers harus senantiasa mempersembahkan dan menjelaskan tujuan dan skor-skor kemasyarakatan.Anggapan bahwa hal ( More : Ahli Kunci Madiun WA 0822 2822 8900 ) Ini tak berarti pers wajib mendramatisir pemberitaannya, namun berusaha menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang seharusnya diraih sebab dianggap bahwa pers yaitu instrumen pengajar masyarakat sehingga pers wajib “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan segala sesuatu dengan mengkaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers harus membuka jalan masuk ke pelbagai sumber isu. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yaitu dengan tersebarnya informasi akan memudahkan pemerintah melakukan tugasnya. Via informasinya sebenarnya media menolong pemerintah mengatasi beraneka masalah yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yakni kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terpenting dalam dua hal. yakni

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke berita akan tercipta dengan sendirinya. Namun, jalan masuk itu sepatutnya diupayakan. Masuk itu tidak akan ada seandainya khalayak bersikap pasif terhadap berita terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yakni urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau inspirasi yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018