13 Jan 2018

Gangguan Kebebasan Pers Secara Umum

Gangguan Kebebasan Pers Secara Umum

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) merupakan hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan peraturan yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat berita, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan bisa mengenal berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan berjenis-jenis berita, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 perihal Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, ( baca juga : Ahli Kunci Pacitan WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan berita dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan aturan, wartawan mempunyai Hak Tolak malah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapat berita untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mendapatkan, mempunyai, menaruh, mengolah, dan menyajikan kabar dengan memakai segala jenis saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggagas teori tanggung jawab sosial adalah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers harus menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu akurat, dan tak berdusta. fakta harus diberi tahu sebagai fakta, dan pendapat wajib dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan sistem memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan berita dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap adalah sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyampaikan pemberitaan yang benar. sebagai contoh diceritakan bahwa pers seharusnya bisa membedakan secara jelas mana yang merupakan peristiwa politik, dan mana yang merupakan anggapan politisi.

pers mesti berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu situasi sulit kepada khalayak untuk dibahas bersama, padahal tidak ada tata tertib tata tertib yang mengharuskan pers mengerjakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life contohnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memutuskan bahwa pers ialah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
pers patut menyampaikan gambaran yang khas dari tiap kelompok masyarakat dan pers sepatutnya memahami keadaan seluruh kategori dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers seharusnya cakap menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers mesti senantiasa memperkenalkan dan menjelaskan tujuan dan nilai-skor ( More : Ahli Kunci Lumajang WA 0822 2822 8900 ) kemasyarakatan.Pendapat bahwa hal Ini tak berarti pers harus mendramatisir pemberitaannya, tapi berupaya mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang sepatutnya diraih karena dianggap bahwa pers merupakan instrumen pendidik masyarakat sehingga pers harus “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan semua sesuatu dengan mengkaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers mesti membuka jalan masuk ke bermacam sumber isu. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yaitu dengan tersebarnya isu akan mempermudah pemerintah mengerjakan tugasnya. Via infonya sebenarnya media menolong pemerintah mengatasi pelbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini merupakan kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terpenting dalam dua hal. adalah

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke info akan tercipta dengan sendirinya. Namun, akses itu mesti diupayakan. Akses itu tak akan ada kalau khalayak bersikap pasif terhadap info terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media ialah urusan individu, bukan urusan masyarakat, bahkan menyatakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018