6 Jan 2018

Hari Kebebasan Pers Internasional

Hari Kebebasan Pers Internasional

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) ialah hak yang dikasih oleh konstitusional atau perlindungan peraturan yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat info, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan bisa mengetahui bermacam-macam momen, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk mempersembahkan beragam informasi, sehingga memperkuat dan menyokong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Sampang WA 0822 2822 8900 ) mendapatkan, dan menyebarluaskan gagasan dan isu dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan memiliki Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan kabar untuk memaksimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan berita dengan menerapkan semua ragam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pelopor teori tanggung jawab sosial yaitu sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers patut memperkenalkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa akurat, dan tak berbohong. fakta wajib disampaikan sebagai fakta, dan anggapan mesti dikemukakan sebagai murni ialah sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan sistem membandingkan pemberitaan dalam pers dengan isu dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap ialah sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memperkenalkan pemberitaan yang benar. sebagai teladan disebutkan bahwa pers mesti dapat membedakan secara jelas mana yang yakni momen politik, dan mana yang adalah pendapat politisi.

pers wajib berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu dilema terhadap khalayak untuk dibahas bersama, walaupun tidak ada peraturan undang-undang yang mengharuskan pers melakukan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban mempertimbangkan bahwa pers yakni wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kategori tertentu saja
pers patut mempersembahkan ilustrasi yang khas dari setiap kategori masyarakat dan pers mesti memahami keadaan semua kategori dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers semestinya kapabel menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers patut selalu memberi tahu dan menerangkan tujuan dan nilai-nilai ( More : Ahli Kunci Lumajang WA 0822 2822 8900 ) kemasyarakatan.Anggapan bahwa hal Ini tak berarti pers wajib mendramatisir pemberitaannya, melainkan berupaya mengaitkan suatu momen dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang patut diraih karena dianggap bahwa pers ialah instrumen pengajar masyarakat sehingga pers patut “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan mengaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers seharusnya membuka jalan masuk ke beragam sumber isu. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan merupakan dengan tersebarnya isu akan mempermudah pemerintah melakukan tugasnya. Via informasinya sebetulnya media membantu pemerintah memecahkan berjenis-jenis masalah yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini merupakan kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika terlebih dalam dua hal. adalah

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke informasi akan tercipta dengan sendirinya. Tetapi, akses itu semestinya diupayakan. Masuk itu tak akan ada sekiranya khalayak bersikap pasif kepada berita terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media ialah urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah mengucapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018