6 Jan 2018

Hubungan Kebebasan Pers Dan Ham

Hubungan Kebebasan Pers Dan Ham

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yaitu hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan undang-undang yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat info, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan bisa mengetahui bermacam peristiwa, termasuk performa pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Karena itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kwalitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memberi tahu berbagai kabar, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Madiun WA 0822 2822 8900 ) mendapat, dan menyebarluaskan gagasan dan isu dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan regulasi, wartawan memiliki Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan info untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, mempunyai, menyimpan, mengolah, dan mempersembahkan info dengan mengaplikasikan semua macam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pencetus teori tanggung jawab sosial ialah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers harus memperkenalkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu cermat, dan tidak berdusta. fakta harus diberi tahu sebagai fakta, dan pendapat sepatutnya dikemukakan sebagai murni yaitu sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan metode membandingi pemberitaan dalam pers dengan kabar dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap adalah sumber info yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memperkenalkan pemberitaan yang benar. sebagai model diceritakan bahwa pers harus dapat membedakan secara terang mana yang merupakan peristiwa politik, dan mana yang yakni anggapan politisi.

pers sepatutnya berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun hubungan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu permasalahan kepada khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tak ada tata tertib aturan yang mewajibkan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memutuskan bahwa pers yakni wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
pers semestinya memperkenalkan ilustrasi yang khas dari tiap-tiap golongan masyarakat dan pers sepatutnya memahami kondisi semua kategori dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers harus kapabel menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers semestinya selalu menyampaikan dan menerangkan tujuan dan poin-poin kemasyarakatan.Pendapat ( More : Ahli Kunci Trenggalek WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tak berarti pers wajib mendramatisir pemberitaannya, tetapi berusaha mengaitkan suatu momen dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang seharusnya diraih karena dianggap bahwa pers adalah instrumen pengajar masyarakat sehingga pers sepatutnya “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan menghubungkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers harus membuka akses ke berjenis-jenis sumber kabar. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yaitu dengan tersebarnya kabar akan mempermudah pemerintah menjalankan tugasnya. Lewat infonya sesungguhnya media membantu pemerintah menuntaskan bermacam situasi sulit yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini ialah kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika khususnya dalam dua hal. merupakan

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke isu akan tercipta dengan sendirinya. Tetapi, akses itu wajib diupayakan. Jalan itu tak akan ada kalau khalayak bersikap pasif kepada info terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media adalah urusan individu, bukan urusan masyarakat, pun mengungkapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau inspirasi yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018