3 Jan 2018

Kebebasan Pers Berdampak Negatif

Kebebasan Pers Berdampak Negatif

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) ialah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan regulasi yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat informasi, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan bisa mengenal bermacam momen, termasuk performa pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kwalitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk mempersembahkan berjenis-jenis berita, sehingga memperkuat dan mendorong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, mendapat, ( baca juga : Ahli Kunci Tulungagung WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan kabar dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan mempunyai Hak Tolak pun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan kabar untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, mendapat, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan memakai semua tipe saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pelopor teori tanggung jawab sosial yakni sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers sepatutnya menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu jitu, dan tak berdusta. fakta sepatutnya disampaikan sebagai fakta, dan pendapat seharusnya dikemukakan sebagai murni yakni sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan cara memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan berita dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap adalah sumber isu yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyajikan pemberitaan yang benar. sebagai teladan disebutkan bahwa pers seharusnya bisa membedakan secara jelas mana yang merupakan peristiwa politik, dan mana yang ialah pendapat politisi.

pers seharusnya berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu problem terhadap khalayak untuk dibahas bersama, walaupun tidak ada hukum undang-undang yang mengharuskan pers mengerjakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban memutuskan bahwa pers yaitu wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kategori tertentu saja
pers semestinya menyajikan ilustrasi yang khas dari tiap-tiap kategori masyarakat dan pers sepatutnya memahami kondisi segala golongan dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers mesti mampu menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers semestinya senantiasa mempersembahkan dan membeberkan tujuan dan skor-skor kemasyarakatan.Anggapan bahwa hal ( More : Agung Kunci – Ahli Kunci Surabaya ) Ini tak berarti pers semestinya mendramatisir pemberitaannya, melainkan berusaha mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang semestinya diraih sebab dianggap bahwa pers ialah instrumen pengajar masyarakat sehingga pers mesti “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan menghubungkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers harus membuka jalan masuk ke beraneka sumber kabar. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan merupakan dengan tersebarnya info akan memudahkan pemerintah mengerjakan tugasnya. Lewat beritanya sebetulnya media membantu pemerintah mengatasi beragam masalah yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini ialah kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika terutama dalam dua hal. merupakan

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke isu akan tercipta dengan sendirinya. Tetapi, jalan masuk itu harus diupayakan. Akses itu tidak akan ada jikalau khalayak bersikap pasif kepada berita terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yakni urusan individu, bukan urusan masyarakat, malahan mengungkapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018