11 Jan 2018

Kebebasan Pers Berlebihan

Kebebasan Pers Berlebihan

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) merupakan hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan regulasi yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat informasi, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal bermacam-macam peristiwa, termasuk performa pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kwalitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyajikan berbagai informasi, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Jombang WA 0822 2822 8900 ) mendapatkan, dan menyebarluaskan gagasan dan info dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan memiliki Hak Tolak malahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan berita untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, mendapat, mempunyai, menaruh, mengolah, dan mempersembahkan berita dengan menggunakan semua ragam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pelopor teori tanggung jawab sosial merupakan sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers seharusnya mempersembahkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa akurat, dan tidak berdusta. fakta semestinya disampaikan sebagai fakta, dan anggapan patut dikemukakan sebagai murni ialah sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan cara memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan kabar dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap adalah sumber berita yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyampaikan pemberitaan yang benar. sebagai contoh disebutkan bahwa pers semestinya dapat membedakan secara terang mana yang ialah peristiwa politik, dan mana yang yakni anggapan politisi.

pers harus berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun hubungan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu persoalan kepada khalayak untuk dibahas bersama, walaupun tidak ada peraturan peraturan yang mewajibkan pers melaksanakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life contohnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban mempertimbangkan bahwa pers adalah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
pers sepatutnya memperkenalkan ilustrasi yang khas dari setiap golongan masyarakat dan pers sepatutnya memahami kondisi semua klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers sepatutnya mampu menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers harus senantiasa menyajikan dan menerangkan tujuan dan nilai-skor ( More : Ahli Kunci Trenggalek WA 0822 2822 8900 ) kemasyarakatan.Pendapat bahwa hal Ini tak berarti pers wajib mendramatisir pemberitaannya, melainkan berusaha menghubungkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang sepatutnya diraih sebab dianggap bahwa pers ialah instrumen pendidik masyarakat sehingga pers harus “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan semua sesuatu dengan mengkaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers patut membuka jalan masuk ke berbagai sumber info. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan adalah dengan tersebarnya informasi akan mempermudah pemerintah menjalankan tugasnya. Lewat infonya sebetulnya media membantu pemerintah menyelesaikan beragam situasi sulit yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini merupakan kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terlebih dalam dua hal. merupakan

teori libertarian menganggap akses bebas ke berita akan tercipta dengan sendirinya. Tetapi, akses itu seharusnya diupayakan. Akses itu tak akan ada bila khalayak bersikap pasif terhadap isu terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media ialah urusan individu, bukan urusan masyarakat, bahkan mengucapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018