22 Jan 2018

Kebebasan Pers Berpendapat

Kebebasan Pers Berpendapat

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yakni hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan tata tertib yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui pelbagai peristiwa, termasuk performa pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyajikan bermacam-macam kabar, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Magetan WA 0822 2822 8900 ) memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan info dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan peraturan, wartawan memiliki Hak Tolak pun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh kabar untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, mendapat, memiliki, menaruh, mengolah, dan memberi tahu info dengan menggunakan semua tipe saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggagas teori tanggung jawab sosial yaitu sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers seharusnya memperkenalkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu cermat, dan tak berdusta. fakta wajib disajikan sebagai fakta, dan anggapan seharusnya dikemukakan sebagai murni yakni sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan cara membandingi pemberitaan dalam pers dengan isu dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap merupakan sumber info yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memberi tahu pemberitaan yang benar. sebagai teladan diceritakan bahwa pers seharusnya bisa membedakan secara terang mana yang yaitu momen politik, dan mana yang yaitu anggapan politisi.

pers sepatutnya berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun hubungan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu problem kepada khalayak untuk dibahas bersama, walaupun tak ada tata tertib aturan yang mewajibkan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life semisal mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan menentukan bahwa pers adalah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan klasifikasi tertentu saja
pers sepatutnya menyajikan gambaran yang khas dari setiap golongan masyarakat dan pers seharusnya memahami kondisi seluruh kategori dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers mesti kapabel menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers harus selalu menyajikan dan menerangkan tujuan dan poin-poin ( More : Agung Kunci – Ahli Kunci Surabaya ) kemasyarakatan.Pendapat bahwa hal Ini tak berarti pers seharusnya mendramatisir pemberitaannya, tetapi berupaya menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang patut diraih sebab dianggap bahwa pers yakni instrumen pendidik masyarakat sehingga pers sepatutnya “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan segala sesuatu dengan mengkaitkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers semestinya membuka akses ke beraneka sumber informasi. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yakni dengan tersebarnya isu akan memudahkan pemerintah menjalankan tugasnya. Melewati beritanya hakekatnya media membantu pemerintah menyelesaikan beraneka persoalan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yakni kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika khususnya dalam dua hal. yakni

teori libertarian menganggap akses bebas ke isu akan tercipta dengan sendirinya. Namun, jalan masuk itu patut diupayakan. Jalan itu tak akan ada jika khalayak bersikap pasif terhadap info terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media merupakan urusan individu, bukan urusan masyarakat, pun mengungkapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018