20 Jan 2018

Kebebasan Pers Charlie Hebdo

Kebebasan Pers Charlie Hebdo

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat berita, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Via kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berjenis-jenis momen, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyajikan pelbagai isu, sehingga memperkuat dan mensupport warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Jember WA 0822 2822 8900 ) memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan kabar dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki Hak Tolak malahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh kabar untuk memaksimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, mendapatkan, mempunyai, menaruh, mengolah, dan memperkenalkan isu dengan memakai seluruh variasi saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pionir teori tanggung jawab sosial merupakan sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers semestinya menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu jitu, dan tak berbohong. fakta wajib dipersembahkan sebagai fakta, dan pendapat semestinya dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan sistem memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan info dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap ialah sumber isu yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyajikan pemberitaan yang benar. sebagai teladan disebutkan bahwa pers patut dapat membedakan secara terang mana yang merupakan peristiwa politik, dan mana yang ialah pendapat politisi.

pers wajib berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu dilema kepada khalayak untuk dibahas bersama, walaupun tidak ada regulasi tata tertib yang mewajibkan pers melaksanakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life semisal mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban memutuskan bahwa pers merupakan wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
pers harus memberi tahu gambaran yang khas dari tiap kategori masyarakat dan pers sepatutnya memahami situasi seluruh golongan dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers harus cakap menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers seharusnya senantiasa menyampaikan dan menerangkan tujuan dan poin-poin ( More : Ahli Kunci Pacitan WA 0822 2822 8900 ) kemasyarakatan.Anggapan bahwa hal Ini tak berarti pers semestinya mendramatisir pemberitaannya, tetapi berusaha menghubungkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang seharusnya diraih sebab dianggap bahwa pers yakni instrumen pendidik masyarakat sehingga pers semestinya “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan semua sesuatu dengan mengkaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers wajib membuka akses ke beraneka sumber info. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yaitu dengan tersebarnya isu akan memudahkan pemerintah menjalankan tugasnya. Melewati informasinya sebetulnya media menolong pemerintah menuntaskan bermacam persoalan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini adalah kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika lebih-lebih dalam dua hal. merupakan

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke berita akan tercipta dengan sendirinya. Namun, jalan masuk itu mesti diupayakan. Masuk itu tak akan ada kalau khalayak bersikap pasif kepada informasi terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yaitu urusan individu, bukan urusan masyarakat, pun menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau inspirasi yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018