17 Jan 2018

Kebebasan Pers Dalam Globalisasi

Kebebasan Pers Dalam Globalisasi

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yaitu hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan tata tertib yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal beraneka peristiwa, termasuk performa pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan pelbagai berita, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Trenggalek WA 0822 2822 8900 ) mendapat, dan menyebarluaskan gagasan dan info dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan memiliki Hak Tolak pun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh isu untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, mendapatkan, mempunyai, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi dengan menerapkan segala ragam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggagas teori tanggung jawab sosial yakni sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers mesti memberi tahu dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa cermat, dan tak berdusta. fakta semestinya disampaikan sebagai fakta, dan anggapan wajib dikemukakan sebagai murni yakni sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan sistem memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap merupakan sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memberi tahu pemberitaan yang benar. sebagai contoh disebutkan bahwa pers semestinya bisa membedakan secara terang mana yang ialah peristiwa politik, dan mana yang ialah anggapan politisi.

pers wajib berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu problem terhadap khalayak untuk dibahas bersama, meski tak ada regulasi aturan yang mengharuskan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life semisal mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan mempertimbangkan bahwa pers merupakan wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan klasifikasi tertentu saja
pers seharusnya mempersembahkan ilustrasi yang khas dari setiap kategori masyarakat dan pers sepatutnya memahami situasi seluruh golongan dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers sepatutnya mampu menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers seharusnya selalu mempersembahkan dan menjelaskan tujuan dan nilai-poin kemasyarakatan.Pendapat ( More : Ahli Kunci Madura WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tidak berarti pers mesti mendramatisir pemberitaannya, namun berupaya mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih sebab dianggap bahwa pers yakni instrumen pengajar masyarakat sehingga pers sepatutnya “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan segala sesuatu dengan menghubungkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers sepatutnya membuka akses ke berjenis-jenis sumber berita. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yaitu dengan tersebarnya berita akan mempermudah pemerintah melakukan tugasnya. Melewati beritanya sesungguhnya media menolong pemerintah menyelesaikan beraneka permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yakni kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terutamanya dalam dua hal. yaitu

teori libertarian menganggap akses bebas ke isu akan tercipta dengan sendirinya. Tapi, jalan masuk itu semestinya diupayakan. Akses itu tidak akan ada jika khalayak bersikap pasif kepada isu terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media ialah urusan individu, bukan urusan masyarakat, bahkan menyatakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau inspirasi yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018