5 Jan 2018

Kebebasan Pers Dalam Liberalisme

Kebebasan Pers Dalam Liberalisme

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yaitu hak yang dikasih oleh konstitusional atau perlindungan peraturan yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat isu, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Via kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk performa pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memberi tahu bermacam kabar, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh, ( baca juga : Dampak positif dan negatif kebebasan pers ) dan menyebarluaskan gagasan dan isu dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, mendapat, mempunyai, menyimpan, mengolah, dan memperkenalkan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pemrakarsa teori tanggung jawab sosial merupakan sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers sepatutnya memperkenalkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu akurat, dan tak berdusta. fakta semestinya dikenalkan sebagai fakta, dan anggapan wajib dikemukakan sebagai murni yakni sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan sistem memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan info dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap ialah sumber berita yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk mempersembahkan pemberitaan yang benar. sebagai model disebutkan bahwa pers harus dapat membedakan secara jelas mana yang merupakan momen politik, dan mana yang yaitu anggapan politisi.

pers sepatutnya berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu problem terhadap khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tak ada undang-undang tata tertib yang mewajibkan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life semisal mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban memutuskan bahwa pers ialah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kategori tertentu saja
pers harus memperkenalkan gambaran yang khas dari setiap kelompok masyarakat dan pers harus memahami situasi semua kategori dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers seharusnya cakap menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers seharusnya senantiasa memberi tahu dan menerangkan tujuan dan nilai-skor kemasyarakatan.Pendapat bahwa hal ( More : Ahli Kunci Madiun WA 0822 2822 8900 ) Ini tak berarti pers mesti mendramatisir pemberitaannya, namun berusaha mengaitkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang semestinya diraih sebab dianggap bahwa pers ialah instrumen pengajar masyarakat sehingga pers wajib “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan menghubungkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers seharusnya membuka jalan masuk ke beragam sumber info. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan ialah dengan tersebarnya kabar akan memudahkan pemerintah mengerjakan tugasnya. Via infonya sesungguhnya media membantu pemerintah menuntaskan berbagai problem yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini merupakan kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terutamanya dalam dua hal. yaitu

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke informasi akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, jalan masuk itu wajib diupayakan. Jalan itu tidak akan ada sekiranya khalayak bersikap pasif terhadap info terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yakni urusan individu, bukan urusan masyarakat, bahkan menyatakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018