18 Jan 2018

Kebebasan Pers Dalam Uud 1945

Kebebasan Pers Dalam Uud 1945

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) ialah hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan aturan yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat info, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal pelbagai peristiwa, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kwalitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memberi tahu beraneka isu, sehingga memperkuat dan menyokong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak ( baca juga : Agung Kunci – Ahli Kunci Surabaya ) mencari, mendapatkan, dan menyebarluaskan gagasan dan isu dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan aturan, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh berita untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memperkenalkan info dengan mengaplikasikan seluruh jenis saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggagas teori tanggung jawab sosial ialah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers seharusnya mempersembahkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu cermat, dan tidak berbohong. fakta patut disampaikan sebagai fakta, dan anggapan semestinya dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan cara membandingi pemberitaan dalam pers dengan isu dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap adalah sumber kabar yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memperkenalkan pemberitaan yang benar. sebagai figur diceritakan bahwa pers sepatutnya dapat membedakan secara terang mana yang merupakan peristiwa politik, dan mana yang ialah anggapan politisi.

pers harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun hubungan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu keadaan sulit kepada khalayak untuk dibahas bersama, padahal tidak ada peraturan peraturan yang mewajibkan pers melaksanakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban menentukan bahwa pers merupakan wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
pers sepatutnya memperkenalkan ilustrasi yang khas dari tiap-tiap kategori masyarakat dan pers seharusnya memahami kondisi segala klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers semestinya cakap menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers sepatutnya senantiasa menyajikan dan membeberkan tujuan dan skor-skor kemasyarakatan.Pendapat ( More : Ahli Kunci Bangkalan WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tidak berarti pers semestinya mendramatisir pemberitaannya, melainkan berusaha menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih sebab dianggap bahwa pers merupakan instrumen pengajar masyarakat sehingga pers mesti “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan mengkaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers wajib membuka akses ke berbagai sumber info. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan adalah dengan tersebarnya kabar akan memudahkan pemerintah menjalankan tugasnya. Via kabarnya sebenarnya media membantu pemerintah memecahkan pelbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini adalah kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika khususnya dalam dua hal. yaitu

teori libertarian menganggap akses bebas ke kabar akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, jalan masuk itu semestinya diupayakan. Akses itu tidak akan ada apabila khalayak bersikap pasif kepada info terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media ialah urusan individu, bukan urusan masyarakat, bahkan mengungkapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018