14 Jan 2018

Kebebasan Pers Dalam Uud

Kebebasan Pers Dalam Uud

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yakni hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan regulasi yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat isu, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal beraneka peristiwa, termasuk performa pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Karena itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kwalitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memberi tahu pelbagai info, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Dampak positif dan negatif kebebasan pers ) memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan info dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan peraturan, wartawan memiliki Hak Tolak pun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapat info untuk memaksimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, mendapatkan, mempunyai, menyimpan, mengolah, dan memperkenalkan kabar dengan memakai semua ragam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pencetus teori tanggung jawab sosial yakni sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers semestinya menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu jitu, dan tidak berbohong. fakta harus diperkenalkan sebagai fakta, dan anggapan semestinya dikemukakan sebagai murni yaitu sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan cara membandingi pemberitaan dalam pers dengan berita dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yakni sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk mempersembahkan pemberitaan yang benar. sebagai contoh diceritakan bahwa pers wajib bisa membedakan secara terang mana yang yaitu peristiwa politik, dan mana yang ialah pendapat politisi.

pers harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu masalah kepada khalayak untuk dibahas bersama, sedangkan tak ada aturan peraturan yang mewajibkan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memastikan bahwa pers yakni wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan golongan tertentu saja
pers sepatutnya memberi tahu ilustrasi yang khas dari tiap klasifikasi masyarakat dan pers patut memahami situasi seluruh klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers mesti cakap menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers mesti selalu memperkenalkan dan membeberkan tujuan dan nilai-nilai kemasyarakatan.Anggapan ( More : Ahli Kunci Lumajang WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tidak berarti pers harus mendramatisir pemberitaannya, tapi berupaya menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang sepatutnya diraih karena dianggap bahwa pers yaitu instrumen pendidik masyarakat sehingga pers wajib “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan mengkaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers sepatutnya membuka jalan masuk ke beragam sumber kabar. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yaitu dengan tersebarnya info akan mempermudah pemerintah menjalankan tugasnya. Melalui infonya hakekatnya media menolong pemerintah menyelesaikan beragam masalah yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yakni kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika secara khusus dalam dua hal. yaitu

teori libertarian menganggap akses bebas ke kabar akan tercipta dengan sendirinya. Tetapi, akses itu patut diupayakan. Akses itu tidak akan ada sekiranya khalayak bersikap pasif terhadap informasi terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media ialah urusan individu, bukan urusan masyarakat, bahkan mengungkapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018