30 Jan 2018

Kebebasan Pers Dalam Wawasan Nusantara

Kebebasan Pers Dalam Wawasan Nusantara

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) merupakan hak yang dikasih oleh konstitusional atau perlindungan undang-undang yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat isu, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan bisa mengetahui berbagai momen, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memberi tahu beraneka kabar, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Dampak positif dan negatif kebebasan pers ) mendapatkan, dan menyebarluaskan gagasan dan berita dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan regulasi, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi untuk memaksimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memperkenalkan isu dengan menggunakan segala ragam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggagas teori tanggung jawab sosial ialah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers sepatutnya menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa akurat, dan tak berdusta. fakta patut disampaikan sebagai fakta, dan anggapan wajib dikemukakan sebagai murni yaitu sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan cara membandingkan pemberitaan dalam pers dengan berita dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap merupakan sumber info yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyampaikan pemberitaan yang benar. sebagai teladan disebutkan bahwa pers semestinya dapat membedakan secara jelas mana yang yaitu peristiwa politik, dan mana yang ialah anggapan politisi.

pers semestinya berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu permasalahan kepada khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tak ada regulasi aturan yang mewajibkan pers melaksanakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memutuskan bahwa pers yaitu wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan golongan tertentu saja
pers wajib menyajikan gambaran yang khas dari setiap klasifikasi masyarakat dan pers seharusnya memahami keadaan semua golongan dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers harus cakap menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers wajib senantiasa memberi tahu dan menerangkan tujuan dan poin-poin kemasyarakatan.Anggapan bahwa ( More : Ahli Kunci Pamekasan WA 0822 2822 8900 ) hal Ini tak berarti pers patut mendramatisir pemberitaannya, tapi berusaha menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih karena dianggap bahwa pers merupakan instrumen pendidik masyarakat sehingga pers sepatutnya “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan menghubungkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers patut membuka jalan masuk ke berjenis-jenis sumber kabar. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan ialah dengan tersebarnya kabar akan memudahkan pemerintah melaksanakan tugasnya. Melalui beritanya sesungguhnya media menolong pemerintah memecahkan pelbagai problem yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yakni kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terutamanya dalam dua hal. ialah

teori libertarian menganggap akses bebas ke isu akan tercipta dengan sendirinya. Tetapi, jalan masuk itu semestinya diupayakan. Akses itu tidak akan ada kalau khalayak bersikap pasif terhadap info terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media merupakan urusan individu, bukan urusan masyarakat, pun menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018