28 Jan 2018

Kebebasan Pers Dan Bertanggung Jawab

Kebebasan Pers Dan Bertanggung Jawab

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) ialah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan undang-undang yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat info, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan bisa mengenal bermacam-macam peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kwalitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk mempersembahkan berbagai kabar, sehingga memperkuat dan mensupport warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Jember WA 0822 2822 8900 ) mendapat, dan menyebarluaskan gagasan dan info dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan mempunyai Hak Tolak malahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan mempersembahkan info dengan menerapkan segala jenis saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pencetus teori tanggung jawab sosial ialah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers wajib mempersembahkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu cermat, dan tidak berbohong. fakta mesti diperkenalkan sebagai fakta, dan pendapat mesti dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan sistem membandingi pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap ialah sumber info yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memperkenalkan pemberitaan yang benar. sebagai teladan disebutkan bahwa pers wajib bisa membedakan secara jelas mana yang yaitu peristiwa politik, dan mana yang adalah pendapat politisi.

pers sepatutnya berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu keadaan sulit kepada khalayak untuk dibahas bersama, meski tak ada hukum peraturan yang mewajibkan pers melakukan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life semisal mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan menentukan bahwa pers yaitu wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan golongan tertentu saja
pers wajib memberi tahu gambaran yang khas dari setiap golongan masyarakat dan pers seharusnya memahami keadaan segala kelompok dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers patut kapabel menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers semestinya selalu menyampaikan dan menjelaskan tujuan dan poin-nilai ( More : Ahli Kunci Trenggalek WA 0822 2822 8900 ) kemasyarakatan.Pendapat bahwa hal Ini tidak berarti pers patut mendramatisir pemberitaannya, tapi berusaha menghubungkan suatu momen dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih karena dianggap bahwa pers adalah instrumen pengajar masyarakat sehingga pers sepatutnya “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan semua sesuatu dengan mengaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers mesti membuka akses ke bermacam-macam sumber kabar. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan ialah dengan tersebarnya isu akan memudahkan pemerintah mengerjakan tugasnya. Melewati infonya sebetulnya media menolong pemerintah memecahkan bermacam problem yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yakni kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terpenting dalam dua hal. merupakan

teori libertarian menganggap akses bebas ke isu akan tercipta dengan sendirinya. Tapi, jalan masuk itu wajib diupayakan. Akses itu tak akan ada jika khalayak bersikap pasif terhadap info terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yaitu urusan individu, bukan urusan masyarakat, malahan mengucapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018