17 Jan 2018

Kebebasan Pers Dan Contohnya

Kebebasan Pers Dan Contohnya

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) ialah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan undang-undang yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal bermacam-macam peristiwa, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk mempersembahkan berbagai informasi, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, mendapat, ( baca juga : Ahli Kunci Madura WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan berita dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan mempunyai Hak Tolak malahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh info untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, mendapat, memiliki, menaruh, mengolah, dan menyajikan kabar dengan menerapkan semua jenis saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pemrakarsa teori tanggung jawab sosial adalah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers wajib mempersembahkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu cermat, dan tak berbohong. fakta seharusnya diberi tahu sebagai fakta, dan pendapat wajib dikemukakan sebagai murni ialah sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan metode membandingi pemberitaan dalam pers dengan kabar dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yaitu sumber isu yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memberi tahu pemberitaan yang benar. sebagai contoh diceritakan bahwa pers mesti dapat membedakan secara terang mana yang adalah peristiwa politik, dan mana yang merupakan pendapat politisi.

pers sepatutnya berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu permasalahan terhadap khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tak ada tata tertib tata tertib yang mengharuskan pers mengerjakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memutuskan bahwa pers ialah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan klasifikasi tertentu saja
pers harus mempersembahkan gambaran yang khas dari setiap golongan masyarakat dan pers seharusnya memahami situasi semua kategori dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers mesti kapabel menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers patut senantiasa memberi tahu dan membeberkan tujuan dan skor-skor ( More : Agung Kunci – Ahli Kunci Surabaya ) kemasyarakatan.Anggapan bahwa hal Ini tak berarti pers mesti mendramatisir pemberitaannya, tetapi berusaha mengaitkan suatu momen dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang semestinya diraih sebab dianggap bahwa pers adalah instrumen pengajar masyarakat sehingga pers semestinya “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan menghubungkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers sepatutnya membuka akses ke bermacam-macam sumber informasi. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yakni dengan tersebarnya berita akan memudahkan pemerintah menjalankan tugasnya. Melalui infonya sesungguhnya media menolong pemerintah menuntaskan bermacam-macam masalah yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yakni kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika secara khusus dalam dua hal. merupakan

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke kabar akan tercipta dengan sendirinya. Namun, jalan masuk itu mesti diupayakan. Masuk itu tidak akan ada bila khalayak bersikap pasif terhadap kabar terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media ialah urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah menyatakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau inspirasi yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018