8 Jan 2018

Kebebasan Pers Dan Dampaknya

Kebebasan Pers Dan Dampaknya

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yaitu hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan tata tertib yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat berita, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Via kebebasan pers masyarakat akan bisa mengenal beragam peristiwa, termasuk performa pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kwalitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memperkenalkan beraneka kabar, sehingga memperkuat dan mensupport warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 perihal Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Trenggalek WA 0822 2822 8900 ) mendapatkan, dan menyebarluaskan gagasan dan info dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan aturan, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk memaksimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, mempunyai, menyimpan, mengolah, dan menyajikan isu dengan memakai semua variasi saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggerak teori tanggung jawab sosial adalah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers seharusnya memperkenalkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu akurat, dan tidak berdusta. fakta wajib disajikan sebagai fakta, dan pendapat wajib dikemukakan sebagai murni yakni sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan metode membandingi pemberitaan dalam pers dengan info dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yaitu sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memperkenalkan pemberitaan yang benar. sebagai teladan disebutkan bahwa pers wajib dapat membedakan secara terang mana yang yakni peristiwa politik, dan mana yang yaitu anggapan politisi.

pers semestinya berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun hubungan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu masalah kepada khalayak untuk dibahas bersama, sedangkan tidak ada tata tertib hukum yang mewajibkan pers melakukan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life semisal mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memastikan bahwa pers ialah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan golongan tertentu saja
pers patut mempersembahkan gambaran yang khas dari tiap kelompok masyarakat dan pers seharusnya memahami keadaan semua golongan dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers wajib cakap menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers sepatutnya senantiasa memperkenalkan dan menjelaskan tujuan dan nilai-skor kemasyarakatan.Pendapat ( More : Ahli Kunci Magetan WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tak berarti pers harus mendramatisir pemberitaannya, tapi berupaya menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang sepatutnya diraih sebab dianggap bahwa pers yakni instrumen pendidik masyarakat sehingga pers patut “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan semua sesuatu dengan menghubungkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers patut membuka akses ke bermacam sumber info. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan merupakan dengan tersebarnya isu akan memudahkan pemerintah melaksanakan tugasnya. Lewat informasinya sebenarnya media membantu pemerintah menyelesaikan bermacam masalah yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini adalah kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terutama dalam dua hal. yakni

teori libertarian menganggap akses bebas ke kabar akan tercipta dengan sendirinya. Namun, akses itu wajib diupayakan. Jalan itu tak akan ada sekiranya khalayak bersikap pasif kepada kabar terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yakni urusan individu, bukan urusan masyarakat, bahkan menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018