2 Jan 2018

Kebebasan Pers Dan Kode Etik Jurnalistik

Kebebasan Pers Dan Kode Etik Jurnalistik

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yaitu hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat isu, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyajikan pelbagai info, sehingga memperkuat dan mensupport warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 perihal Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak ( baca juga : Ahli Kunci Sidoarjo WA 0822 2822 8900 ) mencari, mendapatkan, dan menyebarluaskan gagasan dan isu dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan aturan, wartawan memiliki Hak Tolak pun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memperkenalkan informasi dengan mengaplikasikan semua jenis saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pelopor teori tanggung jawab sosial ialah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers patut menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa akurat, dan tidak berdusta. fakta semestinya diperkenalkan sebagai fakta, dan anggapan wajib dikemukakan sebagai murni ialah sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan sistem membandingi pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap ialah sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyajikan pemberitaan yang benar. sebagai contoh diceritakan bahwa pers mesti dapat membedakan secara terang mana yang ialah peristiwa politik, dan mana yang ialah pendapat politisi.

pers mesti berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu problem terhadap khalayak untuk dibahas bersama, sedangkan tidak ada regulasi undang-undang yang mewajibkan pers melaksanakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life seumpama mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan menetapkan bahwa pers ialah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan golongan tertentu saja
pers seharusnya mempersembahkan ilustrasi yang khas dari tiap golongan masyarakat dan pers mesti memahami keadaan seluruh kelompok dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers mesti mampu menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers sepatutnya selalu mempersembahkan dan membeberkan tujuan dan skor-nilai kemasyarakatan.Pendapat ( More : Ahli Kunci Pacitan WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tak berarti pers mesti mendramatisir pemberitaannya, tetapi berusaha menghubungkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang patut diraih sebab dianggap bahwa pers yaitu instrumen pendidik masyarakat sehingga pers wajib “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan semua sesuatu dengan mengaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers seharusnya membuka akses ke bermacam-macam sumber kabar. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yakni dengan tersebarnya isu akan memudahkan pemerintah menjalankan tugasnya. Via beritanya sesungguhnya media membantu pemerintah mengatasi bermacam-macam problem yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini adalah kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika khususnya dalam dua hal. yaitu

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke kabar akan tercipta dengan sendirinya. Tapi, jalan masuk itu wajib diupayakan. Masuk itu tidak akan ada jika khalayak bersikap pasif terhadap isu terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media adalah urusan individu, bukan urusan masyarakat, malahan menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018