10 Jan 2018

Kebebasan Pers Dapat Berdampak Negatif

Kebebasan Pers Dapat Berdampak Negatif

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yaitu hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan regulasi yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat isu, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Via kebebasan pers masyarakat akan bisa mengenal beragam peristiwa, termasuk performa pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memperkenalkan berbagai info, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Pacitan WA 0822 2822 8900 ) mendapat, dan menyebarluaskan gagasan dan berita dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan tata tertib, wartawan memiliki Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat kabar untuk memaksimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, mendapatkan, mempunyai, menaruh, mengolah, dan menyampaikan berita dengan memakai segala macam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pionir teori tanggung jawab sosial merupakan sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers mesti mempersembahkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu jitu, dan tidak berbohong. fakta mesti dipersembahkan sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan sebagai murni yakni sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan cara membandingi pemberitaan dalam pers dengan info dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yakni sumber berita yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk mempersembahkan pemberitaan yang benar. sebagai figur diceritakan bahwa pers patut bisa membedakan secara terang mana yang merupakan momen politik, dan mana yang ialah anggapan politisi.

pers mesti berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun hubungan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu permasalahan kepada khalayak untuk dibahas bersama, padahal tak ada regulasi peraturan yang mewajibkan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life misalnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan mempertimbangkan bahwa pers yakni wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan klasifikasi tertentu saja
pers harus menyampaikan ilustrasi yang khas dari tiap kelompok masyarakat dan pers harus memahami situasi semua kelompok dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers harus kapabel menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers wajib selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-poin ( More : Ahli Kunci Pacitan WA 0822 2822 8900 ) kemasyarakatan.Anggapan bahwa hal Ini tak berarti pers semestinya mendramatisir pemberitaannya, tetapi berupaya mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih karena dianggap bahwa pers merupakan instrumen pengajar masyarakat sehingga pers patut “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan semua sesuatu dengan mengaitkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers sepatutnya membuka akses ke berbagai sumber isu. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yaitu dengan tersebarnya kabar akan memudahkan pemerintah melakukan tugasnya. Melalui kabarnya sebetulnya media menolong pemerintah memecahkan beragam masalah yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yaitu kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika terutama dalam dua hal. ialah

teori libertarian menganggap akses bebas ke kabar akan tercipta dengan sendirinya. Tapi, akses itu seharusnya diupayakan. Akses itu tidak akan ada jika khalayak bersikap pasif kepada informasi terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media merupakan urusan individu, bukan urusan masyarakat, pun mengucapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018