1 Jan 2018

Kebebasan Pers Di Amerika Serikat

Kebebasan Pers Di Amerika Serikat

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) ialah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan undang-undang yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat isu, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal bermacam-macam momen, termasuk kinerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memberi tahu berbagai kabar, sehingga memperkuat dan mensupport warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Madiun WA 0822 2822 8900 ) mendapat, dan menyebarluaskan gagasan dan kabar dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan peraturan, wartawan mempunyai Hak Tolak malahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh berita untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, mendapat, mempunyai, menaruh, mengolah, dan mempersembahkan isu dengan memakai seluruh jenis saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggagas teori tanggung jawab sosial yaitu sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers seharusnya menyampaikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu jitu, dan tak berbohong. fakta sepatutnya dipersembahkan sebagai fakta, dan anggapan mesti dikemukakan sebagai murni adalah sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan metode membandingkan pemberitaan dalam pers dengan isu dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap merupakan sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memperkenalkan pemberitaan yang benar. sebagai figur disebutkan bahwa pers mesti dapat membedakan secara terang mana yang yaitu momen politik, dan mana yang yaitu pendapat politisi.

pers harus berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun hubungan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu dilema terhadap khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tidak ada tata tertib tata tertib yang mengharuskan pers mengerjakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life seumpama mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memastikan bahwa pers adalah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kategori tertentu saja
pers sepatutnya memperkenalkan ilustrasi yang khas dari tiap-tiap kategori masyarakat dan pers wajib memahami situasi semua klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers seharusnya cakap menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers seharusnya senantiasa memberi tahu dan menjelaskan tujuan dan ( More : Ahli Kunci Jombang WA 0822 2822 8900 ) poin-poin kemasyarakatan.Anggapan bahwa hal Ini tak berarti pers wajib mendramatisir pemberitaannya, namun berupaya menghubungkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang sepatutnya diraih karena dianggap bahwa pers ialah instrumen pendidik masyarakat sehingga pers sepatutnya “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan segala sesuatu dengan mengkaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers mesti membuka akses ke berjenis-jenis sumber info. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yaitu dengan tersebarnya informasi akan mempermudah pemerintah menjalankan tugasnya. Lewat beritanya sebenarnya media membantu pemerintah menyelesaikan beraneka problem yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yakni kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika lebih-lebih dalam dua hal. yakni

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke informasi akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, akses itu mesti diupayakan. Masuk itu tidak akan ada jika khalayak bersikap pasif kepada informasi terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media adalah urusan individu, bukan urusan masyarakat, pun menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018