15 Jan 2018

Kebebasan Pers Di Amerika

Kebebasan Pers Di Amerika

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) merupakan hak yang dikasih oleh konstitusional atau perlindungan regulasi yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat berita, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Via kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal beraneka peristiwa, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kwalitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyajikan bermacam-macam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Jember WA 0822 2822 8900 ) mendapat, dan menyebarluaskan gagasan dan isu dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan peraturan, wartawan mempunyai Hak Tolak malah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh berita untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan berita dengan memakai seluruh jenis saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggagas teori tanggung jawab sosial ialah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers sepatutnya menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu cermat, dan tak berbohong. fakta patut disajikan sebagai fakta, dan anggapan patut dikemukakan sebagai murni yaitu sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan sistem membandingi pemberitaan dalam pers dengan info dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap adalah sumber info yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memberi tahu pemberitaan yang benar. sebagai teladan diceritakan bahwa pers harus dapat membedakan secara terang mana yang adalah momen politik, dan mana yang yaitu pendapat politisi.

pers mesti berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu problem kepada khalayak untuk dibahas bersama, walaupun tak ada hukum aturan yang mengharuskan pers melakukan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life contohnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban menentukan bahwa pers adalah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kategori tertentu saja
pers sepatutnya memberi tahu ilustrasi yang khas dari tiap golongan masyarakat dan pers mesti memahami keadaan segala klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers mesti kapabel menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers semestinya selalu mempersembahkan dan menjelaskan tujuan dan poin-skor kemasyarakatan.Anggapan ( More : Agung Kunci – Ahli Kunci Surabaya ) bahwa hal Ini tidak berarti pers semestinya mendramatisir pemberitaannya, tetapi berusaha menghubungkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang seharusnya diraih karena dianggap bahwa pers adalah instrumen pendidik masyarakat sehingga pers harus “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan semua sesuatu dengan mengaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers patut membuka jalan masuk ke berjenis-jenis sumber kabar. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yaitu dengan tersebarnya isu akan mempermudah pemerintah mengerjakan tugasnya. Melalui kabarnya sebenarnya media membantu pemerintah memecahkan bermacam persoalan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini ialah kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terutama dalam dua hal. adalah

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke isu akan tercipta dengan sendirinya. Tetapi, jalan masuk itu patut diupayakan. Jalan itu tidak akan ada seandainya khalayak bersikap pasif terhadap isu terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media adalah urusan individu, bukan urusan masyarakat, pun mengungkapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018