21 Jan 2018

Kebebasan Pers Di Era Globalisasi

Kebebasan Pers Di Era Globalisasi

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) adalah hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan undang-undang yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat berita, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan bisa mengetahui berbagai momen, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk mempersembahkan pelbagai kabar, sehingga memperkuat dan mendorong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, mendapatkan, ( baca juga : Ahli Kunci Sampang WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan info dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan aturan, wartawan mempunyai Hak Tolak malahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh berita untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, mendapat, mempunyai, menyimpan, mengolah, dan menyajikan kabar dengan memakai seluruh ragam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pelopor teori tanggung jawab sosial merupakan sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers patut memperkenalkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa jitu, dan tidak berdusta. fakta harus diperkenalkan sebagai fakta, dan pendapat semestinya dikemukakan sebagai murni yakni sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan cara membandingi pemberitaan dalam pers dengan berita dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap merupakan sumber berita yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memberi tahu pemberitaan yang benar. sebagai model disebutkan bahwa pers seharusnya bisa membedakan secara jelas mana yang yakni peristiwa politik, dan mana yang merupakan pendapat politisi.

pers sepatutnya berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu situasi sulit terhadap khalayak untuk dibahas bersama, sedangkan tak ada peraturan tata tertib yang mengharuskan pers melakukan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life misalnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban mempertimbangkan bahwa pers adalah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan klasifikasi tertentu saja
pers mesti menyampaikan ilustrasi yang khas dari tiap klasifikasi masyarakat dan pers sepatutnya memahami kondisi segala klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers mesti sanggup menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers seharusnya selalu menyampaikan dan menerangkan tujuan dan poin-nilai ( More : Ahli Kunci Magetan WA 0822 2822 8900 ) kemasyarakatan.Pendapat bahwa hal Ini tidak berarti pers wajib mendramatisir pemberitaannya, tapi berusaha mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih karena dianggap bahwa pers yakni instrumen pengajar masyarakat sehingga pers patut “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan mengkaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers mesti membuka akses ke pelbagai sumber info. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan ialah dengan tersebarnya berita akan mempermudah pemerintah menjalankan tugasnya. Via infonya sesungguhnya media membantu pemerintah menyelesaikan berbagai dilema yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yakni kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika lebih-lebih dalam dua hal. merupakan

teori libertarian menganggap akses bebas ke informasi akan tercipta dengan sendirinya. Tapi, akses itu mesti diupayakan. Akses itu tak akan ada apabila khalayak bersikap pasif terhadap berita terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yakni urusan individu, bukan urusan masyarakat, malahan menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018