13 Jan 2018

Kebebasan Pers Di Indonesia Diatur Dalam

Kebebasan Pers Di Indonesia Diatur Dalam

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) merupakan hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat informasi, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melewati kebebasan pers masyarakat akan bisa mengetahui pelbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyajikan beragam info, sehingga memperkuat dan mendorong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Bangkalan WA 0822 2822 8900 ) mendapat, dan menyebarluaskan gagasan dan berita dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak pun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh kabar untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, mempunyai, menyimpan, mengolah, dan mempersembahkan isu dengan menggunakan seluruh macam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggagas teori tanggung jawab sosial adalah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers mesti menyampaikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu cermat, dan tidak berdusta. fakta semestinya disampaikan sebagai fakta, dan anggapan patut dikemukakan sebagai murni yaitu sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan metode membandingi pemberitaan dalam pers dengan info dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap ialah sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memperkenalkan pemberitaan yang benar. sebagai contoh diceritakan bahwa pers seharusnya dapat membedakan secara jelas mana yang ialah momen politik, dan mana yang merupakan pendapat politisi.

pers harus berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun hubungan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu masalah terhadap khalayak untuk dibahas bersama, padahal tidak ada aturan peraturan yang mengharuskan pers melakukan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life contohnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban memutuskan bahwa pers yaitu wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
pers semestinya memberi tahu ilustrasi yang khas dari setiap kategori masyarakat dan pers mesti memahami keadaan segala kategori dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers harus mampu menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers patut selalu memberi tahu dan membeberkan tujuan ( More : Ahli Kunci Malang WA 0822 2822 8900 ) dan nilai-skor kemasyarakatan.Anggapan bahwa hal Ini tidak berarti pers sepatutnya mendramatisir pemberitaannya, tetapi berusaha menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih sebab dianggap bahwa pers merupakan instrumen pengajar masyarakat sehingga pers patut “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan semua sesuatu dengan menghubungkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers wajib membuka akses ke bermacam sumber berita. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yakni dengan tersebarnya berita akan memudahkan pemerintah melakukan tugasnya. Lewat infonya sebetulnya media menolong pemerintah menyelesaikan bermacam-macam permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini merupakan kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika khususnya dalam dua hal. ialah

teori libertarian menganggap akses bebas ke kabar akan tercipta dengan sendirinya. Tapi, akses itu harus diupayakan. Akses itu tidak akan ada bila khalayak bersikap pasif terhadap info terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yaitu urusan individu, bukan urusan masyarakat, pun mengungkapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018