29 Jan 2018

Kebebasan Pers Di Indonesia Era Reformasi

Kebebasan Pers Di Indonesia Era Reformasi

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) adalah hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat berita, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal pelbagai momen, termasuk kinerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk mempersembahkan bermacam kabar, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, mendapatkan, ( baca juga : Ahli Kunci Sampang WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan kabar dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan tata tertib, wartawan memiliki Hak Tolak malah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk memaksimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memperkenalkan kabar dengan mengaplikasikan seluruh variasi saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pencetus teori tanggung jawab sosial ialah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers semestinya menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu cermat, dan tidak berbohong. fakta sepatutnya dipersembahkan sebagai fakta, dan pendapat wajib dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan metode membandingi pemberitaan dalam pers dengan kabar dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yaitu sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memperkenalkan pemberitaan yang benar. sebagai contoh diceritakan bahwa pers seharusnya bisa membedakan secara jelas mana yang yaitu momen politik, dan mana yang ialah anggapan politisi.

pers wajib berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu situasi sulit terhadap khalayak untuk dibahas bersama, meski tidak ada hukum undang-undang yang mengharuskan pers melakukan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life contohnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban menentukan bahwa pers ialah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan golongan tertentu saja
pers seharusnya memperkenalkan ilustrasi yang khas dari tiap kategori masyarakat dan pers mesti memahami situasi segala kategori dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers sepatutnya cakap menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers sepatutnya selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-poin kemasyarakatan.Pendapat ( More : Ahli Kunci Madura WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tidak berarti pers mesti mendramatisir pemberitaannya, namun berupaya mengaitkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih karena dianggap bahwa pers yakni instrumen pengajar masyarakat sehingga pers seharusnya “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan segala sesuatu dengan mengaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers semestinya membuka jalan masuk ke berbagai sumber informasi. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan ialah dengan tersebarnya informasi akan mempermudah pemerintah menjalankan tugasnya. Lewat infonya sebenarnya media membantu pemerintah menyelesaikan beraneka persoalan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini merupakan kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terutamanya dalam dua hal. yaitu

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke informasi akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, jalan masuk itu patut diupayakan. Akses itu tak akan ada apabila khalayak bersikap pasif terhadap kabar terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yakni urusan individu, bukan urusan masyarakat, bahkan mengungkapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018