27 Jan 2018

Kebebasan Pers Di Indonesia

Kebebasan Pers Di Indonesia

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) ialah hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat berita, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Melalui kebebasan pers masyarakat akan bisa mengenal berjenis-jenis peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Karena itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kwalitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyajikan berjenis-jenis info, sehingga memperkuat dan mensupport warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, mendapat, ( baca juga : Ahli Kunci Kediri WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan info dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki Hak Tolak malah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan kabar untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memperkenalkan info dengan memakai semua macam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggagas teori tanggung jawab sosial adalah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers harus memperkenalkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa cermat, dan tak berbohong. fakta harus diberi tahu sebagai fakta, dan pendapat mesti dikemukakan sebagai murni adalah sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan metode membandingkan pemberitaan dalam pers dengan berita dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap adalah sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memberi tahu pemberitaan yang benar. sebagai teladan disebutkan bahwa pers semestinya dapat membedakan secara terang mana yang merupakan momen politik, dan mana yang adalah pendapat politisi.

pers wajib berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun hubungan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu problem kepada khalayak untuk dibahas bersama, sedangkan tak ada hukum hukum yang mengharuskan pers mengerjakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life semisal mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban memastikan bahwa pers merupakan wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kategori tertentu saja
pers mesti mempersembahkan ilustrasi yang khas dari setiap kelompok masyarakat dan pers sepatutnya memahami situasi seluruh kelompok dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers wajib kapabel menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers seharusnya senantiasa menyampaikan dan menerangkan tujuan dan nilai-skor kemasyarakatan.Anggapan bahwa hal ( More : Ahli Kunci Kediri WA 0822 2822 8900 ) Ini tidak berarti pers mesti mendramatisir pemberitaannya, melainkan berusaha mengaitkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang sepatutnya diraih karena dianggap bahwa pers merupakan instrumen pengajar masyarakat sehingga pers mesti “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan semua sesuatu dengan mengaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers harus membuka jalan masuk ke beraneka sumber kabar. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan ialah dengan tersebarnya kabar akan memudahkan pemerintah melaksanakan tugasnya. Melalui beritanya sebetulnya media menolong pemerintah menyelesaikan beragam problem yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yakni kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika secara khusus dalam dua hal. ialah

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke informasi akan tercipta dengan sendirinya. Tapi, jalan masuk itu mesti diupayakan. Jalan itu tak akan ada jikalau khalayak bersikap pasif kepada kabar terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media ialah urusan individu, bukan urusan masyarakat, malahan mengucapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018