5 Jan 2018

Kebebasan Pers Di Inggris

Kebebasan Pers Di Inggris

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yakni hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat isu, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Melewati kebebasan pers masyarakat akan bisa mengenal berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memperkenalkan pelbagai kabar, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 perihal Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, mendapat, ( baca juga : Ahli Kunci Jember WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan kabar dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan isu untuk memaksimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan info dengan menggunakan semua tipe saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pelopor teori tanggung jawab sosial adalah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers mesti menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa cermat, dan tidak berbohong. fakta patut disajikan sebagai fakta, dan anggapan harus dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan cara memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan isu dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap adalah sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyampaikan pemberitaan yang benar. sebagai figur diceritakan bahwa pers harus bisa membedakan secara terang mana yang merupakan peristiwa politik, dan mana yang ialah pendapat politisi.

pers harus berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun hubungan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu problem terhadap khalayak untuk dibahas bersama, meski tidak ada tata tertib tata tertib yang mewajibkan pers melaksanakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life misalnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban memastikan bahwa pers yaitu wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan golongan tertentu saja
pers mesti memberi tahu ilustrasi yang khas dari tiap klasifikasi masyarakat dan pers harus memahami keadaan segala kelompok dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers wajib mampu menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers semestinya senantiasa mempersembahkan dan menjelaskan tujuan dan poin-poin kemasyarakatan.Anggapan ( More : Ahli Kunci Jombang WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tak berarti pers seharusnya mendramatisir pemberitaannya, namun berusaha mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang harus diraih sebab dianggap bahwa pers yaitu instrumen pengajar masyarakat sehingga pers wajib “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan semua sesuatu dengan menghubungkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers mesti membuka akses ke berjenis-jenis sumber isu. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan ialah dengan tersebarnya informasi akan mempermudah pemerintah menjalankan tugasnya. Lewat infonya sesungguhnya media menolong pemerintah mengatasi bermacam-macam permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini adalah kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika terutama dalam dua hal. yaitu

teori libertarian menganggap akses bebas ke berita akan tercipta dengan sendirinya. Namun, jalan masuk itu patut diupayakan. Akses itu tak akan ada sekiranya khalayak bersikap pasif terhadap berita terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yaitu urusan individu, bukan urusan masyarakat, malahan mengungkapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018