7 Jan 2018

Kebebasan Pers Di Korea Utara

Kebebasan Pers Di Korea Utara

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) ialah hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan regulasi yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat isu, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Via kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui bermacam peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan berbagai kabar, sehingga memperkuat dan mensupport warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Magetan WA 0822 2822 8900 ) mendapat, dan menyebarluaskan gagasan dan info dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan mempunyai Hak Tolak malahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapat kabar untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, mendapatkan, mempunyai, menyimpan, mengolah, dan menyajikan info dengan mengaplikasikan semua macam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pemrakarsa teori tanggung jawab sosial yakni sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers patut memperkenalkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu jitu, dan tak berdusta. fakta semestinya dikenalkan sebagai fakta, dan pendapat seharusnya dikemukakan sebagai murni adalah sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan cara memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan info dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yakni sumber isu yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyampaikan pemberitaan yang benar. sebagai contoh diceritakan bahwa pers semestinya dapat membedakan secara jelas mana yang ialah peristiwa politik, dan mana yang ialah pendapat politisi.

pers harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu masalah kepada khalayak untuk dibahas bersama, walaupun tak ada regulasi aturan yang mewajibkan pers mengerjakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life contohnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memastikan bahwa pers yakni wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan golongan tertentu saja
pers semestinya menyampaikan gambaran yang khas dari tiap-tiap klasifikasi masyarakat dan pers patut memahami kondisi semua klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers mesti cakap menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers harus selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-skor ( More : Ahli Kunci Tulungagung WA 0822 2822 8900 ) kemasyarakatan.Anggapan bahwa hal Ini tak berarti pers sepatutnya mendramatisir pemberitaannya, tapi berusaha menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang seharusnya diraih karena dianggap bahwa pers yakni instrumen pendidik masyarakat sehingga pers semestinya “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan segala sesuatu dengan menghubungkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers patut membuka jalan masuk ke berbagai sumber berita. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan ialah dengan tersebarnya isu akan mempermudah pemerintah melakukan tugasnya. Lewat infonya hakekatnya media menolong pemerintah memecahkan pelbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini merupakan kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika lebih-lebih dalam dua hal. ialah

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke isu akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, akses itu wajib diupayakan. Akses itu tak akan ada seandainya khalayak bersikap pasif kepada kabar terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media ialah urusan individu, bukan urusan masyarakat, pun menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018