9 Jan 2018

Kebebasan Pers Di Negara Komunis

Kebebasan Pers Di Negara Komunis

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yakni hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan regulasi yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Via kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal beragam peristiwa, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kwalitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memperkenalkan bermacam kabar, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 perihal Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, ( baca juga : Agung Kunci – Ahli Kunci Surabaya ) mendapatkan, dan menyebarluaskan gagasan dan berita dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan regulasi, wartawan memiliki Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapat kabar untuk memaksimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, mendapat, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi dengan memakai seluruh tipe saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pencetus teori tanggung jawab sosial adalah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers wajib menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa cermat, dan tak berdusta. fakta wajib diperkenalkan sebagai fakta, dan anggapan harus dikemukakan sebagai murni yakni sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan sistem membandingi pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap ialah sumber isu yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk mempersembahkan pemberitaan yang benar. sebagai figur diceritakan bahwa pers patut bisa membedakan secara jelas mana yang adalah peristiwa politik, dan mana yang ialah pendapat politisi.

pers sepatutnya berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun hubungan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu dilema terhadap khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tak ada tata tertib undang-undang yang mewajibkan pers melakukan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life contohnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban menentukan bahwa pers yakni wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kategori tertentu saja
pers harus menyajikan ilustrasi yang khas dari tiap golongan masyarakat dan pers semestinya memahami situasi segala kelompok dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers sepatutnya mampu menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers mesti selalu mempersembahkan dan menjelaskan tujuan dan nilai-poin kemasyarakatan.Pendapat ( More : Ahli Kunci Pacitan WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tak berarti pers semestinya mendramatisir pemberitaannya, melainkan berupaya menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih karena dianggap bahwa pers merupakan instrumen pendidik masyarakat sehingga pers semestinya “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan semua sesuatu dengan mengkaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers wajib membuka jalan masuk ke pelbagai sumber berita. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan ialah dengan tersebarnya berita akan memudahkan pemerintah menjalankan tugasnya. Melalui informasinya hakekatnya media membantu pemerintah mengatasi beragam permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini ialah kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terutamanya dalam dua hal. yakni

teori libertarian menganggap akses bebas ke berita akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, akses itu sepatutnya diupayakan. Akses itu tidak akan ada kalau khalayak bersikap pasif terhadap isu terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yakni urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah menyatakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018