16 Jan 2018

Kebebasan Pers Di Negara Otoriter

Kebebasan Pers Di Negara Otoriter

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) adalah hak yang dikasih oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat informasi, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Melalui kebebasan pers masyarakat akan bisa mengetahui berjenis-jenis peristiwa, termasuk performa pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk mempersembahkan bermacam informasi, sehingga memperkuat dan mendorong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, mendapat, ( baca juga : Ahli Kunci Sampang WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan info dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan aturan, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat berita untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memberi tahu berita dengan menggunakan segala variasi saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pelopor teori tanggung jawab sosial yaitu sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers wajib menyampaikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa akurat, dan tak berdusta. fakta sepatutnya dikenalkan sebagai fakta, dan pendapat wajib dikemukakan sebagai murni ialah sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan sistem membandingi pemberitaan dalam pers dengan kabar dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap ialah sumber isu yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyampaikan pemberitaan yang benar. sebagai model disebutkan bahwa pers semestinya bisa membedakan secara jelas mana yang merupakan peristiwa politik, dan mana yang yakni anggapan politisi.

pers sepatutnya berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun hubungan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu problem terhadap khalayak untuk dibahas bersama, padahal tidak ada regulasi hukum yang mengharuskan pers melakukan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life contohnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban menentukan bahwa pers yakni wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan klasifikasi tertentu saja
pers sepatutnya menyajikan gambaran yang khas dari tiap-tiap kategori masyarakat dan pers wajib memahami situasi semua klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers harus cakap menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers semestinya selalu menyampaikan dan menerangkan tujuan dan poin-skor kemasyarakatan.Pendapat bahwa hal ( More : Ahli Kunci Blitar WA 0822 2822 8900 ) Ini tidak berarti pers seharusnya mendramatisir pemberitaannya, tetapi berusaha mengaitkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih sebab dianggap bahwa pers merupakan instrumen pengajar masyarakat sehingga pers wajib “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan mengaitkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers patut membuka akses ke beraneka sumber informasi. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan merupakan dengan tersebarnya info akan mempermudah pemerintah mengerjakan tugasnya. Lewat kabarnya sesungguhnya media menolong pemerintah mengatasi pelbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini merupakan kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terutamanya dalam dua hal. merupakan

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke berita akan tercipta dengan sendirinya. Tetapi, jalan masuk itu seharusnya diupayakan. Masuk itu tak akan ada jikalau khalayak bersikap pasif kepada kabar terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media ialah urusan individu, bukan urusan masyarakat, malahan mengungkapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018