6 Jan 2018

Kebebasan Pers Diatur Dalam Uud

Kebebasan Pers Diatur Dalam Uud

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yakni hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan undang-undang yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Melewati kebebasan pers masyarakat akan bisa mengenal bermacam-macam peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memperkenalkan pelbagai isu, sehingga memperkuat dan mensupport warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh, ( baca juga : Dampak positif dan negatif kebebasan pers ) dan menyebarluaskan gagasan dan kabar dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan tata tertib, wartawan mempunyai Hak Tolak malahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapat kabar untuk memaksimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menerapkan segala jenis saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pionir teori tanggung jawab sosial yaitu sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers seharusnya menyampaikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa jitu, dan tak berdusta. fakta wajib disampaikan sebagai fakta, dan pendapat sepatutnya dikemukakan sebagai murni yaitu sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan cara membandingi pemberitaan dalam pers dengan isu dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap ialah sumber berita yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk mempersembahkan pemberitaan yang benar. sebagai model disebutkan bahwa pers mesti bisa membedakan secara jelas mana yang ialah momen politik, dan mana yang yaitu anggapan politisi.

pers patut berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu situasi sulit terhadap khalayak untuk dibahas bersama, padahal tak ada aturan tata tertib yang mengharuskan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life misalnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memutuskan bahwa pers yaitu wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan klasifikasi tertentu saja
pers harus memperkenalkan ilustrasi yang khas dari tiap klasifikasi masyarakat dan pers wajib memahami keadaan seluruh klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers sepatutnya cakap menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers semestinya selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai ( More : Ahli Kunci Malang WA 0822 2822 8900 ) kemasyarakatan.Pendapat bahwa hal Ini tidak berarti pers sepatutnya mendramatisir pemberitaannya, namun berupaya mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang patut diraih sebab dianggap bahwa pers adalah instrumen pendidik masyarakat sehingga pers semestinya “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan semua sesuatu dengan menghubungkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers wajib membuka akses ke berjenis-jenis sumber isu. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan merupakan dengan tersebarnya berita akan memudahkan pemerintah mengerjakan tugasnya. Via infonya sebenarnya media menolong pemerintah menuntaskan bermacam situasi sulit yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini adalah kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika terlebih dalam dua hal. yaitu

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke kabar akan tercipta dengan sendirinya. Namun, akses itu seharusnya diupayakan. Jalan itu tidak akan ada jikalau khalayak bersikap pasif terhadap informasi terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media ialah urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah menyatakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018