17 Jan 2018

Kebebasan Pers Disalah Gunakan

Kebebasan Pers Disalah Gunakan

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yaitu hak yang dikasih oleh konstitusional atau perlindungan undang-undang yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat informasi, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Melewati kebebasan pers masyarakat akan bisa mengenal pelbagai momen, termasuk kinerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk mempersembahkan berjenis-jenis info, sehingga memperkuat dan mendorong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, mendapatkan, ( baca juga : Ahli Kunci Sampang WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan info dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki Hak Tolak malah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapat berita untuk memaksimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, mendapatkan, mempunyai, menyimpan, mengolah, dan mempersembahkan kabar dengan menggunakan seluruh jenis saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggagas teori tanggung jawab sosial yakni sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers harus memperkenalkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa cermat, dan tak berdusta. fakta harus diberi tahu sebagai fakta, dan anggapan semestinya dikemukakan sebagai murni yakni sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan metode membandingkan pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap ialah sumber kabar yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyajikan pemberitaan yang benar. sebagai contoh disebutkan bahwa pers seharusnya bisa membedakan secara jelas mana yang ialah momen politik, dan mana yang adalah pendapat politisi.

pers mesti berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun hubungan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu masalah terhadap khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tak ada undang-undang hukum yang mengharuskan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memastikan bahwa pers ialah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan golongan tertentu saja
pers patut memperkenalkan ilustrasi yang khas dari tiap golongan masyarakat dan pers harus memahami keadaan segala kategori dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers patut kapabel menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers patut senantiasa memberi tahu dan menjelaskan tujuan dan skor-poin kemasyarakatan.Pendapat ( More : Ahli Kunci Pacitan WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tidak berarti pers patut mendramatisir pemberitaannya, tapi berusaha menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih karena dianggap bahwa pers adalah instrumen pendidik masyarakat sehingga pers semestinya “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan semua sesuatu dengan menghubungkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers mesti membuka jalan masuk ke berbagai sumber info. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yaitu dengan tersebarnya info akan memudahkan pemerintah melakukan tugasnya. Lewat infonya hakekatnya media menolong pemerintah mengatasi bermacam keadaan sulit yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini ialah kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika khususnya dalam dua hal. merupakan

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke info akan tercipta dengan sendirinya. Tetapi, jalan masuk itu patut diupayakan. Masuk itu tak akan ada kalau khalayak bersikap pasif terhadap isu terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media merupakan urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018