21 Jan 2018

Kebebasan Pers Era Orde Baru

Kebebasan Pers Era Orde Baru

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yakni hak yang dikasih oleh konstitusional atau perlindungan tata tertib yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat informasi, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan bisa mengetahui beragam peristiwa, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyajikan bermacam-macam berita, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Bangkalan WA 0822 2822 8900 ) mendapatkan, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan regulasi, wartawan memiliki Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan berita untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, mempunyai, menaruh, mengolah, dan memberi tahu info dengan memakai segala jenis saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pemrakarsa teori tanggung jawab sosial yaitu sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers sepatutnya mempersembahkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu cermat, dan tak berbohong. fakta mesti dikenalkan sebagai fakta, dan pendapat sepatutnya dikemukakan sebagai murni ialah sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan sistem memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan kabar dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap adalah sumber info yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyampaikan pemberitaan yang benar. sebagai contoh diceritakan bahwa pers harus bisa membedakan secara jelas mana yang ialah peristiwa politik, dan mana yang adalah pendapat politisi.

pers harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu situasi sulit kepada khalayak untuk dibahas bersama, walaupun tidak ada undang-undang undang-undang yang mewajibkan pers melakukan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life misalnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban mempertimbangkan bahwa pers ialah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
pers mesti memberi tahu ilustrasi yang khas dari tiap-tiap kelompok masyarakat dan pers mesti memahami kondisi seluruh golongan dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers seharusnya cakap menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers mesti selalu menyampaikan dan membeberkan tujuan dan poin-poin kemasyarakatan.Pendapat ( More : Ahli Kunci Madura WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tak berarti pers harus mendramatisir pemberitaannya, tetapi berusaha menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang mesti diraih sebab dianggap bahwa pers ialah instrumen pendidik masyarakat sehingga pers harus “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan semua sesuatu dengan menghubungkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers harus membuka jalan masuk ke pelbagai sumber isu. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan adalah dengan tersebarnya isu akan memudahkan pemerintah menjalankan tugasnya. Lewat informasinya hakekatnya media membantu pemerintah menuntaskan bermacam keadaan sulit yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini merupakan kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terutamanya dalam dua hal. yaitu

teori libertarian menganggap akses bebas ke informasi akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, akses itu patut diupayakan. Akses itu tidak akan ada seandainya khalayak bersikap pasif kepada berita terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yakni urusan individu, bukan urusan masyarakat, bahkan menyatakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018