26 Jan 2018

Kebebasan Pers Eritrea

Kebebasan Pers Eritrea

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yaitu hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan undang-undang yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat informasi, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melewati kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal berjenis-jenis peristiwa, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Karena itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kwalitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memberi tahu beraneka berita, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 perihal Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak ( baca juga : Ahli Kunci Bondowoso WA 0822 2822 8900 ) mencari, mendapatkan, dan menyebarluaskan gagasan dan berita dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, mendapatkan, mempunyai, menyimpan, mengolah, dan memperkenalkan informasi dengan mengaplikasikan semua jenis saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggagas teori tanggung jawab sosial adalah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers harus menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa akurat, dan tidak berbohong. fakta semestinya disampaikan sebagai fakta, dan anggapan wajib dikemukakan sebagai murni adalah sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan cara membandingi pemberitaan dalam pers dengan isu dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap merupakan sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memperkenalkan pemberitaan yang benar. sebagai model diceritakan bahwa pers wajib bisa membedakan secara terang mana yang adalah peristiwa politik, dan mana yang yaitu pendapat politisi.

pers semestinya berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu dilema terhadap khalayak untuk dibahas bersama, walaupun tak ada peraturan undang-undang yang mewajibkan pers mengerjakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life seumpama mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban menetapkan bahwa pers merupakan wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan klasifikasi tertentu saja
pers semestinya menyajikan ilustrasi yang khas dari tiap-tiap klasifikasi masyarakat dan pers seharusnya memahami situasi seluruh kelompok dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers harus kapabel menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers seharusnya senantiasa memberi tahu dan membeberkan tujuan dan skor-poin kemasyarakatan.Anggapan ( More : Ahli Kunci Madiun WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tidak berarti pers seharusnya mendramatisir pemberitaannya, namun berupaya mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih sebab dianggap bahwa pers ialah instrumen pendidik masyarakat sehingga pers wajib “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan menghubungkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers seharusnya membuka jalan masuk ke bermacam sumber isu. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan adalah dengan tersebarnya informasi akan mempermudah pemerintah melakukan tugasnya. Melewati informasinya sebetulnya media menolong pemerintah menuntaskan berjenis-jenis masalah yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini merupakan kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika terutama dalam dua hal. yaitu

teori libertarian menganggap akses bebas ke info akan tercipta dengan sendirinya. Tetapi, jalan masuk itu harus diupayakan. Jalan itu tak akan ada apabila khalayak bersikap pasif terhadap berita terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media adalah urusan individu, bukan urusan masyarakat, pun mengucapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018