5 Jan 2018

Kebebasan Pers Finlandia

Kebebasan Pers Finlandia

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) adalah hak yang dikasih oleh konstitusional atau perlindungan tata tertib yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat info, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Melalui kebebasan pers masyarakat akan bisa mengenal berjenis-jenis peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Karena itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kwalitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk mempersembahkan bermacam-macam kabar, sehingga memperkuat dan menyokong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Magetan WA 0822 2822 8900 ) memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan kabar dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan tata tertib, wartawan mempunyai Hak Tolak malah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapat kabar untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, mendapat, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memperkenalkan kabar dengan memakai seluruh jenis saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggerak teori tanggung jawab sosial ialah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers harus memberi tahu dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu cermat, dan tidak berbohong. fakta sepatutnya dikenalkan sebagai fakta, dan pendapat patut dikemukakan sebagai murni ialah sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan sistem memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap merupakan sumber info yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk mempersembahkan pemberitaan yang benar. sebagai model disebutkan bahwa pers mesti dapat membedakan secara terang mana yang adalah momen politik, dan mana yang merupakan pendapat politisi.

pers seharusnya berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu permasalahan terhadap khalayak untuk dibahas bersama, padahal tak ada regulasi undang-undang yang mengharuskan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban memutuskan bahwa pers yaitu wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan golongan tertentu saja
pers semestinya memperkenalkan ilustrasi yang khas dari setiap golongan masyarakat dan pers patut memahami situasi semua golongan dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers patut sanggup menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers harus selalu mempersembahkan dan menerangkan tujuan dan skor-skor ( More : Ahli Kunci Madura WA 0822 2822 8900 ) kemasyarakatan.Anggapan bahwa hal Ini tidak berarti pers sepatutnya mendramatisir pemberitaannya, tapi berusaha mengaitkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang seharusnya diraih sebab dianggap bahwa pers yakni instrumen pendidik masyarakat sehingga pers sepatutnya “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan semua sesuatu dengan mengkaitkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers harus membuka jalan masuk ke pelbagai sumber isu. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yaitu dengan tersebarnya informasi akan mempermudah pemerintah melaksanakan tugasnya. Melalui informasinya sebenarnya media membantu pemerintah mengatasi berbagai problem yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yakni kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika terlebih dalam dua hal. merupakan

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke isu akan tercipta dengan sendirinya. Tapi, jalan masuk itu seharusnya diupayakan. Akses itu tak akan ada bila khalayak bersikap pasif terhadap kabar terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media adalah urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah mengungkapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau inspirasi yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018