20 Jan 2018

Kebebasan Pers Fungsi Pers Peranan Pers

Kebebasan Pers Fungsi Pers Peranan Pers

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) merupakan hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan tata tertib yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat berita, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Via kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berjenis-jenis peristiwa, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kwalitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyajikan beraneka informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak ( baca juga : Ahli Kunci Kediri WA 0822 2822 8900 ) mencari, mendapatkan, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan isu untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan berita dengan mengaplikasikan segala variasi saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggerak teori tanggung jawab sosial yakni sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers wajib memperkenalkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa akurat, dan tak berbohong. fakta seharusnya diberi tahu sebagai fakta, dan anggapan wajib dikemukakan sebagai murni ialah sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan sistem membandingkan pemberitaan dalam pers dengan berita dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap adalah sumber isu yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk mempersembahkan pemberitaan yang benar. sebagai figur diceritakan bahwa pers sepatutnya dapat membedakan secara jelas mana yang yakni peristiwa politik, dan mana yang adalah pendapat politisi.

pers mesti berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun hubungan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu permasalahan terhadap khalayak untuk dibahas bersama, padahal tak ada tata tertib undang-undang yang mengharuskan pers melakukan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan mempertimbangkan bahwa pers yaitu wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
pers semestinya menyajikan gambaran yang khas dari setiap kategori masyarakat dan pers seharusnya memahami kondisi segala klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers harus kapabel menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers sepatutnya senantiasa menyajikan dan membeberkan tujuan dan skor-nilai ( More : Ahli Kunci Bondowoso WA 0822 2822 8900 ) kemasyarakatan.Pendapat bahwa hal Ini tidak berarti pers harus mendramatisir pemberitaannya, tetapi berusaha mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang patut diraih karena dianggap bahwa pers ialah instrumen pendidik masyarakat sehingga pers wajib “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan menghubungkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers harus membuka jalan masuk ke bermacam sumber informasi. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yaitu dengan tersebarnya isu akan mempermudah pemerintah mengerjakan tugasnya. Melewati informasinya hakekatnya media membantu pemerintah memecahkan bermacam-macam problem yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yaitu kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika terutama dalam dua hal. ialah

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke berita akan tercipta dengan sendirinya. Tetapi, akses itu seharusnya diupayakan. Akses itu tidak akan ada jikalau khalayak bersikap pasif terhadap informasi terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media adalah urusan individu, bukan urusan masyarakat, bahkan menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau inspirasi yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018