30 Jan 2018

Kebebasan Pers Gus Dur

Kebebasan Pers Gus Dur

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) merupakan hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan aturan yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat berita, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal bermacam momen, termasuk performa pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memperkenalkan bermacam info, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 perihal Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Bondowoso WA 0822 2822 8900 ) mendapatkan, dan menyebarluaskan gagasan dan info dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan memiliki Hak Tolak malahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat kabar untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menaruh, mengolah, dan memberi tahu kabar dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pionir teori tanggung jawab sosial adalah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers sepatutnya mempersembahkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu jitu, dan tak berdusta. fakta wajib dipersembahkan sebagai fakta, dan pendapat sepatutnya dikemukakan sebagai murni yakni sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan sistem membandingkan pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yaitu sumber info yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memperkenalkan pemberitaan yang benar. sebagai figur disebutkan bahwa pers sepatutnya bisa membedakan secara jelas mana yang ialah peristiwa politik, dan mana yang adalah anggapan politisi.

pers seharusnya berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu permasalahan kepada khalayak untuk dibahas bersama, walaupun tak ada tata tertib undang-undang yang mewajibkan pers mengerjakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life seumpama mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban mempertimbangkan bahwa pers ialah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kategori tertentu saja
pers seharusnya menyajikan ilustrasi yang khas dari tiap golongan masyarakat dan pers mesti memahami situasi segala klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers wajib kapabel menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers wajib selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan poin-skor ( More : Dampak positif dan negatif kebebasan pers ) kemasyarakatan.Pendapat bahwa hal Ini tidak berarti pers seharusnya mendramatisir pemberitaannya, tapi berupaya menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang patut diraih karena dianggap bahwa pers ialah instrumen pendidik masyarakat sehingga pers harus “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan segala sesuatu dengan menghubungkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers semestinya membuka akses ke beragam sumber info. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan merupakan dengan tersebarnya kabar akan mempermudah pemerintah melakukan tugasnya. Via infonya hakekatnya media membantu pemerintah menyelesaikan berbagai problem yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini ialah kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika terpenting dalam dua hal. ialah

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke informasi akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, akses itu wajib diupayakan. Masuk itu tak akan ada apabila khalayak bersikap pasif terhadap berita terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media ialah urusan individu, bukan urusan masyarakat, bahkan menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau inspirasi yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018