15 Jan 2018

Kebebasan Pers Harus Dibatasi Karena

Kebebasan Pers Harus Dibatasi Karena

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yaitu hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan peraturan yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memperkenalkan bermacam info, sehingga memperkuat dan menyokong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Bangkalan WA 0822 2822 8900 ) memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan info dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan mempunyai Hak Tolak pun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan kabar untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menaruh, mengolah, dan menyajikan info dengan menerapkan semua variasi saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pencetus teori tanggung jawab sosial merupakan sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers harus memperkenalkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu jitu, dan tidak berdusta. fakta seharusnya disampaikan sebagai fakta, dan pendapat mesti dikemukakan sebagai murni yaitu sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan sistem memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan info dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap ialah sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk mempersembahkan pemberitaan yang benar. sebagai figur disebutkan bahwa pers harus bisa membedakan secara jelas mana yang adalah momen politik, dan mana yang adalah pendapat politisi.

pers semestinya berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu masalah kepada khalayak untuk dibahas bersama, meski tidak ada regulasi aturan yang mewajibkan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life contohnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan mempertimbangkan bahwa pers ialah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
pers patut menyampaikan gambaran yang khas dari tiap-tiap golongan masyarakat dan pers seharusnya memahami situasi semua golongan dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers semestinya mampu menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers mesti selalu memperkenalkan dan menerangkan tujuan dan poin-poin kemasyarakatan.Anggapan ( More : Ahli Kunci Kediri WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tidak berarti pers seharusnya mendramatisir pemberitaannya, tapi berupaya mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang mesti diraih karena dianggap bahwa pers merupakan instrumen pengajar masyarakat sehingga pers mesti “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan segala sesuatu dengan mengkaitkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers wajib membuka jalan masuk ke bermacam sumber isu. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yakni dengan tersebarnya informasi akan mempermudah pemerintah melakukan tugasnya. Via kabarnya sebetulnya media membantu pemerintah memecahkan berjenis-jenis permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini ialah kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika secara khusus dalam dua hal. yakni

teori libertarian menganggap akses bebas ke berita akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, jalan masuk itu seharusnya diupayakan. Akses itu tidak akan ada seandainya khalayak bersikap pasif kepada info terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media adalah urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah mengucapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018