8 Jan 2018

Kebebasan Pers Harus Disertai Tanggung Jawab Mengapa

Kebebasan Pers Harus Disertai Tanggung Jawab Mengapa

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) adalah hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan undang-undang yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat berita, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melewati kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal beragam momen, termasuk performa pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memberi tahu berbagai info, sehingga memperkuat dan mensupport warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Madiun WA 0822 2822 8900 ) mendapat, dan menyebarluaskan gagasan dan isu dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan peraturan, wartawan mempunyai Hak Tolak malahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapat isu untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyajikan kabar dengan mengaplikasikan seluruh variasi saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggerak teori tanggung jawab sosial ialah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers sepatutnya menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu akurat, dan tidak berbohong. fakta sepatutnya diberi tahu sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan sebagai murni adalah sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan metode membandingkan pemberitaan dalam pers dengan kabar dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap merupakan sumber isu yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk mempersembahkan pemberitaan yang benar. sebagai teladan diceritakan bahwa pers seharusnya bisa membedakan secara terang mana yang yakni momen politik, dan mana yang yaitu anggapan politisi.

pers patut berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu permasalahan kepada khalayak untuk dibahas bersama, sedangkan tidak ada peraturan tata tertib yang mengharuskan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life seumpama mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan menetapkan bahwa pers ialah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan klasifikasi tertentu saja
pers harus menyajikan ilustrasi yang khas dari tiap klasifikasi masyarakat dan pers seharusnya memahami situasi semua kategori dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers harus cakap menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers seharusnya selalu mempersembahkan dan menjelaskan tujuan dan poin-skor kemasyarakatan.Pendapat ( More : Ahli Kunci Bangkalan WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tidak berarti pers sepatutnya mendramatisir pemberitaannya, tapi berupaya menghubungkan suatu momen dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih karena dianggap bahwa pers merupakan instrumen pengajar masyarakat sehingga pers semestinya “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan segala sesuatu dengan mengkaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers semestinya membuka jalan masuk ke pelbagai sumber berita. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan merupakan dengan tersebarnya info akan mempermudah pemerintah melaksanakan tugasnya. Melalui infonya sebenarnya media menolong pemerintah menuntaskan berjenis-jenis keadaan sulit yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini adalah kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terutamanya dalam dua hal. yakni

teori libertarian menganggap akses bebas ke informasi akan tercipta dengan sendirinya. Namun, jalan masuk itu patut diupayakan. Jalan itu tidak akan ada seandainya khalayak bersikap pasif terhadap informasi terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yakni urusan individu, bukan urusan masyarakat, bahkan mengucapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau inspirasi yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018