15 Jan 2018

Kebebasan Pers Harus Disertai Tanggung Jawab

Kebebasan Pers Harus Disertai Tanggung Jawab

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) ialah hak yang dikasih oleh konstitusional atau perlindungan peraturan yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Via kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui beraneka momen, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk mempersembahkan pelbagai isu, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Dampak positif dan negatif kebebasan pers ) mendapat, dan menyebarluaskan gagasan dan berita dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan memiliki Hak Tolak malahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan berita untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menaruh, mengolah, dan mempersembahkan berita dengan menggunakan seluruh macam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pemrakarsa teori tanggung jawab sosial merupakan sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers harus memberi tahu dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa cermat, dan tak berdusta. fakta patut diberi tahu sebagai fakta, dan anggapan harus dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan metode memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yakni sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memperkenalkan pemberitaan yang benar. sebagai model disebutkan bahwa pers patut dapat membedakan secara jelas mana yang ialah peristiwa politik, dan mana yang merupakan pendapat politisi.

pers harus berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu persoalan terhadap khalayak untuk dibahas bersama, sedangkan tak ada peraturan aturan yang mewajibkan pers melaksanakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan menentukan bahwa pers merupakan wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
pers wajib mempersembahkan ilustrasi yang khas dari setiap kelompok masyarakat dan pers sepatutnya memahami keadaan seluruh golongan dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers semestinya kapabel menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers seharusnya senantiasa menyampaikan dan membeberkan tujuan dan skor-skor ( More : Dampak positif dan negatif kebebasan pers ) kemasyarakatan.Anggapan bahwa hal Ini tidak berarti pers sepatutnya mendramatisir pemberitaannya, melainkan berupaya menghubungkan suatu momen dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang seharusnya diraih karena dianggap bahwa pers yakni instrumen pengajar masyarakat sehingga pers seharusnya “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan segala sesuatu dengan mengkaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers seharusnya membuka akses ke beragam sumber berita. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan merupakan dengan tersebarnya informasi akan mempermudah pemerintah melakukan tugasnya. Lewat infonya sebenarnya media membantu pemerintah menuntaskan pelbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini ialah kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terutamanya dalam dua hal. ialah

teori libertarian menganggap akses bebas ke berita akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, jalan masuk itu sepatutnya diupayakan. Akses itu tak akan ada jika khalayak bersikap pasif kepada kabar terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yaitu urusan individu, bukan urusan masyarakat, bahkan menyatakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018