12 Jan 2018

Kebebasan Pers Indonesia

Kebebasan Pers Indonesia

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) merupakan hak yang dikasih oleh konstitusional atau perlindungan regulasi yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat isu, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Melewati kebebasan pers masyarakat akan bisa mengenal berjenis-jenis peristiwa, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyajikan pelbagai info, sehingga memperkuat dan mensupport warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Trenggalek WA 0822 2822 8900 ) memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan info dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan memiliki Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh isu untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memberi tahu kabar dengan menerapkan segala variasi saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggerak teori tanggung jawab sosial adalah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers mesti memperkenalkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa jitu, dan tak berbohong. fakta semestinya disampaikan sebagai fakta, dan anggapan wajib dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan metode membandingi pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap ialah sumber info yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk mempersembahkan pemberitaan yang benar. sebagai model diceritakan bahwa pers sepatutnya bisa membedakan secara jelas mana yang adalah momen politik, dan mana yang ialah pendapat politisi.

pers harus berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu masalah terhadap khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tak ada aturan peraturan yang mewajibkan pers mengerjakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life misalnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan mempertimbangkan bahwa pers yaitu wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan golongan tertentu saja
pers seharusnya memperkenalkan gambaran yang khas dari tiap-tiap golongan masyarakat dan pers patut memahami kondisi seluruh kelompok dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers semestinya cakap menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers patut senantiasa menyampaikan dan membeberkan tujuan dan nilai-skor kemasyarakatan.Anggapan ( More : Agung Kunci – Ahli Kunci Surabaya ) bahwa hal Ini tak berarti pers patut mendramatisir pemberitaannya, tetapi berusaha mengaitkan suatu momen dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih karena dianggap bahwa pers yaitu instrumen pengajar masyarakat sehingga pers sepatutnya “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan mengaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers harus membuka akses ke berjenis-jenis sumber berita. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan adalah dengan tersebarnya informasi akan memudahkan pemerintah melaksanakan tugasnya. Via informasinya sebenarnya media membantu pemerintah mengatasi berjenis-jenis dilema yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini adalah kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika khususnya dalam dua hal. ialah

teori libertarian menganggap akses bebas ke informasi akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, jalan masuk itu wajib diupayakan. Akses itu tidak akan ada jika khalayak bersikap pasif kepada isu terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media merupakan urusan individu, bukan urusan masyarakat, bahkan mengungkapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau inspirasi yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018