24 Jan 2018

Kebebasan Pers Kelas 12

Kebebasan Pers Kelas 12

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) ialah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan aturan yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui beraneka peristiwa, termasuk performa pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memperkenalkan beraneka berita, sehingga memperkuat dan mendorong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, mendapat, ( baca juga : Ahli Kunci Bondowoso WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan aturan, wartawan memiliki Hak Tolak pun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan info untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menaruh, mengolah, dan mempersembahkan berita dengan menerapkan segala tipe saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pionir teori tanggung jawab sosial merupakan sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers semestinya mempersembahkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu cermat, dan tidak berdusta. fakta wajib diperkenalkan sebagai fakta, dan pendapat semestinya dikemukakan sebagai murni yaitu sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan cara membandingi pemberitaan dalam pers dengan info dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap merupakan sumber kabar yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memberi tahu pemberitaan yang benar. sebagai model disebutkan bahwa pers sepatutnya bisa membedakan secara jelas mana yang yaitu momen politik, dan mana yang yaitu pendapat politisi.

pers patut berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu dilema kepada khalayak untuk dibahas bersama, walaupun tak ada hukum peraturan yang mewajibkan pers melakukan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life semisal mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan menentukan bahwa pers merupakan wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
pers semestinya menyampaikan ilustrasi yang khas dari setiap golongan masyarakat dan pers mesti memahami kondisi segala kategori dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers sepatutnya mampu menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers patut selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan poin-poin kemasyarakatan.Pendapat bahwa ( More : Ahli Kunci Bondowoso WA 0822 2822 8900 ) hal Ini tidak berarti pers mesti mendramatisir pemberitaannya, melainkan berupaya menghubungkan suatu momen dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih sebab dianggap bahwa pers merupakan instrumen pendidik masyarakat sehingga pers sepatutnya “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan semua sesuatu dengan menghubungkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers sepatutnya membuka jalan masuk ke bermacam sumber info. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan merupakan dengan tersebarnya berita akan memudahkan pemerintah melakukan tugasnya. Melalui kabarnya sesungguhnya media membantu pemerintah mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini adalah kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terlebih dalam dua hal. ialah

teori libertarian menganggap akses bebas ke isu akan tercipta dengan sendirinya. Namun, jalan masuk itu seharusnya diupayakan. Akses itu tidak akan ada seandainya khalayak bersikap pasif terhadap kabar terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yakni urusan individu, bukan urusan masyarakat, malahan menyatakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau inspirasi yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018