30 Jan 2018

Kebebasan Pers Masa Reformasi

Kebebasan Pers Masa Reformasi

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yaitu hak yang dikasih oleh konstitusional atau perlindungan aturan yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat berita, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal bermacam peristiwa, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyajikan bermacam-macam info, sehingga memperkuat dan mensupport warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Agung Kunci – Ahli Kunci Surabaya ) memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan info dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan regulasi, wartawan mempunyai Hak Tolak malah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapat info untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, mendapatkan, mempunyai, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan memakai semua ragam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pelopor teori tanggung jawab sosial merupakan sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers sepatutnya memperkenalkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu akurat, dan tidak berbohong. fakta seharusnya dipersembahkan sebagai fakta, dan anggapan harus dikemukakan sebagai murni adalah sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan sistem memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yaitu sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyajikan pemberitaan yang benar. sebagai figur diceritakan bahwa pers harus bisa membedakan secara jelas mana yang yaitu peristiwa politik, dan mana yang ialah pendapat politisi.

pers sepatutnya berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu masalah terhadap khalayak untuk dibahas bersama, walaupun tak ada peraturan undang-undang yang mengharuskan pers melaksanakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life seumpama mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan menetapkan bahwa pers yakni wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kategori tertentu saja
pers seharusnya memperkenalkan ilustrasi yang khas dari setiap golongan masyarakat dan pers harus memahami keadaan semua klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers sepatutnya kapabel menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers semestinya senantiasa mempersembahkan dan membeberkan tujuan dan nilai-skor kemasyarakatan.Pendapat bahwa ( More : Ahli Kunci Bondowoso WA 0822 2822 8900 ) hal Ini tak berarti pers wajib mendramatisir pemberitaannya, namun berusaha menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang semestinya diraih karena dianggap bahwa pers yakni instrumen pendidik masyarakat sehingga pers wajib “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan segala sesuatu dengan menghubungkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers seharusnya membuka jalan masuk ke beraneka sumber kabar. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan ialah dengan tersebarnya info akan mempermudah pemerintah melakukan tugasnya. Melewati beritanya sesungguhnya media membantu pemerintah memecahkan pelbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yakni kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terutamanya dalam dua hal. yakni

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke info akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, jalan masuk itu seharusnya diupayakan. Masuk itu tidak akan ada bila khalayak bersikap pasif kepada informasi terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media merupakan urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018