28 Jan 2018

Kebebasan Pers Materi Pkn

Kebebasan Pers Materi Pkn

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) adalah hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan aturan yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat informasi, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Melewati kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal beragam momen, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk mempersembahkan berjenis-jenis informasi, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, mendapatkan, ( baca juga : Ahli Kunci Malang WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan isu dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan aturan, wartawan memiliki Hak Tolak malah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh berita untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, mempunyai, menyimpan, mengolah, dan memperkenalkan informasi dengan menerapkan segala ragam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pelopor teori tanggung jawab sosial yaitu sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers wajib menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa akurat, dan tidak berbohong. fakta wajib disajikan sebagai fakta, dan pendapat seharusnya dikemukakan sebagai murni ialah sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan metode membandingi pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yaitu sumber kabar yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyajikan pemberitaan yang benar. sebagai teladan disebutkan bahwa pers semestinya bisa membedakan secara jelas mana yang ialah momen politik, dan mana yang yakni anggapan politisi.

pers semestinya berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun hubungan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu persoalan terhadap khalayak untuk dibahas bersama, padahal tidak ada peraturan regulasi yang mewajibkan pers melaksanakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memutuskan bahwa pers merupakan wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan klasifikasi tertentu saja
pers wajib memberi tahu gambaran yang khas dari tiap kategori masyarakat dan pers harus memahami kondisi seluruh kategori dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers mesti mampu menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers semestinya senantiasa memperkenalkan dan menerangkan tujuan dan skor-skor kemasyarakatan.Anggapan bahwa ( More : Ahli Kunci Jombang WA 0822 2822 8900 ) hal Ini tak berarti pers seharusnya mendramatisir pemberitaannya, tapi berupaya menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang patut diraih karena dianggap bahwa pers adalah instrumen pengajar masyarakat sehingga pers seharusnya “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan semua sesuatu dengan mengaitkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers wajib membuka jalan masuk ke beraneka sumber kabar. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan ialah dengan tersebarnya info akan memudahkan pemerintah melaksanakan tugasnya. Lewat beritanya sesungguhnya media menolong pemerintah menyelesaikan bermacam persoalan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yakni kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika lebih-lebih dalam dua hal. adalah

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke isu akan tercipta dengan sendirinya. Tapi, jalan masuk itu sepatutnya diupayakan. Jalan itu tak akan ada seandainya khalayak bersikap pasif kepada kabar terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media adalah urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau inspirasi yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018