12 Jan 2018

Kebebasan Pers Menurut Teori Otoritarian

Kebebasan Pers Menurut Teori Otoritarian

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yaitu hak yang dikasih oleh konstitusional atau perlindungan aturan yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat info, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Melewati kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kwalitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memberi tahu bermacam isu, sehingga memperkuat dan menyokong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Jember WA 0822 2822 8900 ) memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan isu dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan regulasi, wartawan memiliki Hak Tolak malahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan info untuk memaksimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memberi tahu isu dengan memakai seluruh variasi saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pelopor teori tanggung jawab sosial yakni sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers wajib menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu akurat, dan tidak berdusta. fakta seharusnya dikenalkan sebagai fakta, dan anggapan seharusnya dikemukakan sebagai murni yaitu sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan cara membandingi pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yakni sumber isu yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk mempersembahkan pemberitaan yang benar. sebagai teladan disebutkan bahwa pers sepatutnya bisa membedakan secara jelas mana yang merupakan momen politik, dan mana yang yaitu pendapat politisi.

pers wajib berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu keadaan sulit terhadap khalayak untuk dibahas bersama, padahal tidak ada aturan aturan yang mengharuskan pers melakukan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life seumpama mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memastikan bahwa pers adalah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
pers semestinya memperkenalkan ilustrasi yang khas dari setiap kategori masyarakat dan pers wajib memahami kondisi segala klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers patut cakap menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers harus selalu menyampaikan dan menjelaskan tujuan dan poin-skor kemasyarakatan.Pendapat bahwa ( More : Dampak positif dan negatif kebebasan pers ) hal Ini tak berarti pers semestinya mendramatisir pemberitaannya, melainkan berupaya mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang mesti diraih sebab dianggap bahwa pers merupakan instrumen pendidik masyarakat sehingga pers sepatutnya “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan segala sesuatu dengan mengaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers mesti membuka jalan masuk ke pelbagai sumber berita. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan ialah dengan tersebarnya berita akan memudahkan pemerintah melaksanakan tugasnya. Via beritanya hakekatnya media membantu pemerintah menuntaskan bermacam situasi sulit yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yaitu kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika terutamanya dalam dua hal. yakni

teori libertarian menganggap akses bebas ke isu akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, jalan masuk itu harus diupayakan. Jalan itu tak akan ada seandainya khalayak bersikap pasif kepada berita terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media merupakan urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah mengungkapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018