22 Jan 2018

Kebebasan Pers Merupakan Manifestasi Dari Kebebasan

Kebebasan Pers Merupakan Manifestasi Dari Kebebasan

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yakni hak yang dikasih oleh konstitusional atau perlindungan undang-undang yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal berbagai peristiwa, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memperkenalkan bermacam-macam isu, sehingga memperkuat dan menyokong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 perihal Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Bangkalan WA 0822 2822 8900 ) mendapatkan, dan menyebarluaskan gagasan dan berita dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan memiliki Hak Tolak malahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh isu untuk memaksimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memberi tahu informasi dengan mengaplikasikan semua jenis saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pionir teori tanggung jawab sosial yakni sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers mesti menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu akurat, dan tak berdusta. fakta sepatutnya dikenalkan sebagai fakta, dan pendapat sepatutnya dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan metode membandingkan pemberitaan dalam pers dengan kabar dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap adalah sumber berita yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyampaikan pemberitaan yang benar. sebagai contoh diceritakan bahwa pers patut dapat membedakan secara terang mana yang merupakan momen politik, dan mana yang adalah pendapat politisi.

pers patut berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu problem kepada khalayak untuk dibahas bersama, walaupun tak ada hukum undang-undang yang mengharuskan pers mengerjakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life seumpama mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memutuskan bahwa pers merupakan wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kategori tertentu saja
pers semestinya memberi tahu ilustrasi yang khas dari setiap kelompok masyarakat dan pers mesti memahami kondisi seluruh klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers semestinya sanggup menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers mesti senantiasa menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai ( More : Ahli Kunci Madura WA 0822 2822 8900 ) kemasyarakatan.Anggapan bahwa hal Ini tak berarti pers sepatutnya mendramatisir pemberitaannya, tetapi berupaya menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang semestinya diraih sebab dianggap bahwa pers adalah instrumen pendidik masyarakat sehingga pers harus “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan semua sesuatu dengan mengaitkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers mesti membuka akses ke pelbagai sumber kabar. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan adalah dengan tersebarnya informasi akan memudahkan pemerintah melakukan tugasnya. Lewat informasinya sesungguhnya media membantu pemerintah menuntaskan beraneka problem yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yakni kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika terpenting dalam dua hal. yaitu

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke berita akan tercipta dengan sendirinya. Tapi, jalan masuk itu seharusnya diupayakan. Jalan itu tidak akan ada kalau khalayak bersikap pasif kepada isu terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media adalah urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau inspirasi yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018