27 Jan 2018

Kebebasan Pers Pada Era Globalisasi

Kebebasan Pers Pada Era Globalisasi

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) merupakan hak yang dikasih oleh konstitusional atau perlindungan undang-undang yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat berita, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Melewati kebebasan pers masyarakat akan bisa mengenal pelbagai momen, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk mempersembahkan beragam kabar, sehingga memperkuat dan mensupport warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 perihal Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, mendapatkan, ( baca juga : Ahli Kunci Bondowoso WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan berita dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan regulasi, wartawan mempunyai Hak Tolak pun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh kabar untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, mempunyai, menaruh, mengolah, dan memperkenalkan informasi dengan menggunakan semua macam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pemrakarsa teori tanggung jawab sosial yakni sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers harus memberi tahu dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa cermat, dan tak berdusta. fakta wajib dikenalkan sebagai fakta, dan anggapan mesti dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan sistem membandingi pemberitaan dalam pers dengan kabar dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap merupakan sumber info yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memberi tahu pemberitaan yang benar. sebagai contoh diceritakan bahwa pers mesti bisa membedakan secara terang mana yang adalah peristiwa politik, dan mana yang yakni pendapat politisi.

pers patut berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu masalah kepada khalayak untuk dibahas bersama, padahal tidak ada regulasi tata tertib yang mengharuskan pers melaksanakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life seumpama mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban mempertimbangkan bahwa pers merupakan wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan golongan tertentu saja
pers harus memperkenalkan gambaran yang khas dari tiap-tiap golongan masyarakat dan pers seharusnya memahami keadaan semua kelompok dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers semestinya mampu menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers patut senantiasa memberi tahu dan membeberkan tujuan dan nilai-skor kemasyarakatan.Pendapat bahwa ( More : Ahli Kunci Bondowoso WA 0822 2822 8900 ) hal Ini tak berarti pers semestinya mendramatisir pemberitaannya, melainkan berupaya menghubungkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih karena dianggap bahwa pers yaitu instrumen pendidik masyarakat sehingga pers wajib “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan mengaitkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers sepatutnya membuka jalan masuk ke beraneka sumber kabar. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan adalah dengan tersebarnya info akan memudahkan pemerintah mengerjakan tugasnya. Melalui kabarnya sebenarnya media membantu pemerintah memecahkan bermacam dilema yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini ialah kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika secara khusus dalam dua hal. ialah

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke info akan tercipta dengan sendirinya. Tetapi, akses itu seharusnya diupayakan. Masuk itu tak akan ada bila khalayak bersikap pasif kepada informasi terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yaitu urusan individu, bukan urusan masyarakat, pun mengungkapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018