23 Jan 2018

Kebebasan Pers Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Kebebasan Pers Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) ialah hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan tata tertib yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat info, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan bisa mengetahui bermacam peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kwalitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memberi tahu beraneka berita, sehingga memperkuat dan mensupport warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai ( baca juga : Ahli Kunci Madiun WA 0822 2822 8900 ) hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan kabar dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan mempunyai Hak Tolak pun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan berita untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan kabar dengan memakai seluruh macam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggagas teori tanggung jawab sosial yaitu sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers harus menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa akurat, dan tidak berdusta. fakta mesti dipersembahkan sebagai fakta, dan pendapat sepatutnya dikemukakan sebagai murni ialah sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan sistem memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan kabar dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yakni sumber isu yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyampaikan pemberitaan yang benar. sebagai figur disebutkan bahwa pers harus bisa membedakan secara terang mana yang adalah momen politik, dan mana yang ialah anggapan politisi.

pers mesti berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu problem kepada khalayak untuk dibahas bersama, walaupun tak ada aturan undang-undang yang mengharuskan pers melakukan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan menentukan bahwa pers adalah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kategori tertentu saja
pers wajib menyajikan ilustrasi yang khas dari tiap klasifikasi masyarakat dan pers harus memahami situasi seluruh klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers patut cakap menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers semestinya selalu menyampaikan dan membeberkan tujuan dan ( More : Ahli Kunci Magetan WA 0822 2822 8900 ) poin-nilai kemasyarakatan.Pendapat bahwa hal Ini tidak berarti pers wajib mendramatisir pemberitaannya, namun berusaha mengaitkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang sepatutnya diraih sebab dianggap bahwa pers adalah instrumen pendidik masyarakat sehingga pers semestinya “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan segala sesuatu dengan mengaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers harus membuka akses ke beraneka sumber informasi. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yaitu dengan tersebarnya informasi akan mempermudah pemerintah melaksanakan tugasnya. Lewat beritanya sebetulnya media menolong pemerintah memecahkan berbagai problem yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini merupakan kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika lebih-lebih dalam dua hal. merupakan

teori libertarian menganggap akses bebas ke berita akan tercipta dengan sendirinya. Tapi, akses itu seharusnya diupayakan. Jalan itu tak akan ada sekiranya khalayak bersikap pasif terhadap info terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yaitu urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018