26 Jan 2018

Kebebasan Pers Pada Masa Habibie

Kebebasan Pers Pada Masa Habibie

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yaitu hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan aturan yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat informasi, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Melewati kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui bermacam-macam peristiwa, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kwalitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memperkenalkan berbagai berita, sehingga memperkuat dan menyokong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Jember WA 0822 2822 8900 ) mendapatkan, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan aturan, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, mendapat, mempunyai, menyimpan, mengolah, dan mempersembahkan berita dengan menggunakan seluruh macam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pelopor teori tanggung jawab sosial ialah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers mesti menyampaikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa akurat, dan tak berdusta. fakta seharusnya diperkenalkan sebagai fakta, dan pendapat sepatutnya dikemukakan sebagai murni yaitu sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan cara membandingkan pemberitaan dalam pers dengan kabar dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yakni sumber informasi yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memberi tahu pemberitaan yang benar. sebagai teladan disebutkan bahwa pers wajib bisa membedakan secara jelas mana yang yakni momen politik, dan mana yang merupakan anggapan politisi.

pers sepatutnya berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu persoalan kepada khalayak untuk dibahas bersama, meski tidak ada hukum regulasi yang mewajibkan pers melaksanakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life semisal mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan menentukan bahwa pers yaitu wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan klasifikasi tertentu saja
pers harus memperkenalkan gambaran yang khas dari setiap kelompok masyarakat dan pers semestinya memahami kondisi segala klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers harus cakap menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers wajib selalu menyampaikan dan menjelaskan tujuan dan poin-poin kemasyarakatan.Anggapan ( More : Ahli Kunci Lumajang WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tak berarti pers seharusnya mendramatisir pemberitaannya, tetapi berusaha menghubungkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih sebab dianggap bahwa pers merupakan instrumen pengajar masyarakat sehingga pers harus “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan semua sesuatu dengan mengaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers harus membuka jalan masuk ke bermacam sumber kabar. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yakni dengan tersebarnya berita akan memudahkan pemerintah melakukan tugasnya. Melalui kabarnya sesungguhnya media menolong pemerintah memecahkan bermacam-macam dilema yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini adalah kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terlebih dalam dua hal. ialah

teori libertarian menganggap akses bebas ke informasi akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, akses itu mesti diupayakan. Jalan itu tak akan ada jikalau khalayak bersikap pasif terhadap informasi terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yaitu urusan individu, bukan urusan masyarakat, bahkan mengucapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018